Berita

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Siti Nurbaya menyampaikan pidato pada perayaan Hari Jadi ke-50 United Nations Environment Programme (UNEP)/Repro

Dunia

Rayakan Hari Jadi UNEP ke-50, Menteri Siti Nurbaya Paparkan Capaian Ekonomi Hijau RI

JUMAT, 04 MARET 2022 | 21:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Indonesia berhasil membuat capaian baru yang memuaskan dalam hal ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon.

Begitu pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Siti Nurbaya yang disampaikan pada perayaan Hari Jadi ke-50 United Nations Environment Programme (UNEP) atau UNEP@50 pada Jumat (4/3).

“Melalui kerjasama dengan UNEP, Indonesia mampu mencapai hasil memuaskan dalam memobilisasi kesadaran sosial dan memberikan pelatihan khusus yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan kritis, merumuskan dan menilai beragam alternatif kebijakan, dan mengeskekusinya untuk menghijaukan ekonomi di Indonesia," ujarnya dalam rekaman video pernyataannya tersebut.


"Kita perlu mendorong penguatan UNEP sebagai organisasi utama lingkungan, dan menyerukan tindakan dan komitmen untuk segera memecahkan tantangan lingkungan," sambungnya.

Pada perayaan bertajuk “UNEP@50: Strengthening UNEP for the implementation of the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development” yang dilaksanakan di Kantor PBB di Nairobi, Kenya pekan ini,negara anggota UNEP menyepakati sebuah Deklarasi Politik yang memuat komitmen bersama negara anggota untuk bahu-membahu menjawab tantangan lingkungan global.

Hadir secara fisik delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi, didampingi Wakil Tetap Indonesia untuk UNEP, Duta Besar Dr. Mohamad Hery Saripudin dan team KBRI Nairobi.  

“Indonesia sangat mendorong kerangka kerja sama dan kemitraan yang mencakup seluruh kalangan stakeholders, termasuk negara berkembang, yang memiliki latar belakang, pandangan, dan kemampuan yang sama," jelas Dirjen Laksmi Dhewanthi., sebagaimana keterangan yang diterima redaksi.

“Dari pengalaman dan pengamatan kami, kolaborasi yang kuat dan kokoh yang didasarkan pada rasa saling menghormati, saling percaya dan saling memberikan manfaat, adalah persyaratan utama untuk membangun dunia pascapandemi yang tangguh dan inklusif," tambahnya.

Dirjen Laksmi yang juga merupakan Ketua Delegasi Indonesia yang hadir secara langsung pada pertemuan di Nairobi menambahkan bahwa atas alasan itu, Indonesia merupakan proponent utama dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Politik ini dan Strategi Jangka Menengah UNEP periode 2022-25.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya