Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi mengenakan rompi tahanan KPK/Net
Berkas perkara penyuap Walikota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi (RE) alias Pepen telah diselesaikan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, berkas perkara para tersangka pemberi suap dalam perkara dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah dinyatakan lengkap.
"Selanjutnya hari ini, Jumat (4/3) tim penyidik telah menyerahkan para tersangka AA dkk kepada tim Jaksa KPK beserta barang buktinya," ujar Ali kepada wartawan, Jumat sore (4/3).
Sehingga kata Ali, sesuai ketentuan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melanjutkan penahanan kepada para tersangka selama 20 hari pertama sampai dengan Rabu (23/3).
"Dipastikan dalam waktu 14 hari kerja, surat dakwaan dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk disidangkan. Perkembangan akan disampaikan," pungkas Ali.
Pemberi suap yang telah dilimpahkan ke Jaksa KPK, yaitu Ali Amril (AA) selaku Direktur PT MAM Energindo (ME); Lai Bui Min (LBM) alias Anen selaku swasta; Suryadi (SY) selaku Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) dan PT Hanaveri Sentosa (HS); dan Makhfud Saifudin (MS) selaku Camat Rawalumbu.
Pepen beserta delapan orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (6/1) setelah terjaring tangkap tangan pada Rabu (5/1).
Selain empat orang sebagai pemberi suap yang kini sudah dilimpahkan ke Jaksa, keempat tersangka lainnya, yaitu M. Bunyamin (MB) selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Mulyadi alias Bayong (MY) selaku Lurah Jatisari; Wahyudin (WY) selaku Camat Jatisampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada 2021 menetapkan APBD-P tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar.
Ganti rugi dimaksud di antaranya, pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.
Atas proyek-proyek tersebut, Pepen diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.
Sebagai bentuk komitmen, Pepen diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk "Sumbangan Masjid".
Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaannya, yaitu Jumhana yang menerima uang sejumlah Rp 4 miliar dari Anen; Mulyadi yang menerima uang sejumlah Rp 3 miliar dari Makhfud dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu Masjid yang berada di wilayah Yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp 100 juta dari Suryadi.
Selain itu, Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemkot Bekasi.
Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Pepen yang dikelola oleh Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta.
Di samping itu, juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi, Pepen diduga menerima sejumlah uang Rp 30 juta dari Ali Amril melalui Bunyamin.
