Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Revolusi Indonesia Belum Selesai", yang digelar di Rumah Kedaulatan Rakyat, Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (4/3)/RMOL

Politik

Gde Siriana: Oligarki Paling Untung Kalau Pemilu Ditunda, Karena Bisa Berhemat

JUMAT, 04 MARET 2022 | 19:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dampak penundaan Pemilu Serentak 2024 bakal dirasakan masyarakat. Tapi di sisi yang lain, kelompok penguasa dan oligraki justru mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Revolusi Indonesia Belum Selesai", yang digelar di Rumah Kedaulatan Rakyat, Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (4/3).  

"Yang paling diuntungkan selain penguasa, juga oligarki. Mereka tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk mendanai kampanye, dia bisa berhemat," ujar Gde Siriana saat pemaparannya.

Bahkan, Gde mengalkulasi jika dalam hitung-hitungan bisnis kelompok oligarki bisa mendapat keuntungan tambahan. Karena, imbas dari penundaan pemilu ini salah satunya adalah dilanjutkannya proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

"Mereka, para oligarki mendapat keuntungan lain dengan adanya IKN. Jadi ada hubungan kuat antara penundaan pemilu dengan proyek IKN," tuturnya.

Sementara itu, Gde Siriana melihat masyarakat justru mendapat kerugian dari penundaan pemilu yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Di mana, dia merangkumnya menjadi 3 aspek.

"Pertama, kita ini setahun ke depan mau 25 tahun reformasi ’98. Tapi umur reformasi ini di bawah tahta oligarki," kata Gde Siriana.

Kemudian kerugian rakyat yang kedua, disebutkan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini, adalah ekonomi yang mensejahterakan segelintir orang dan bukan mayoritas masyarakat Indonesia.

"Dan yang ketiga, Indonesia tidak dipimpin orang yang merupakan strong leadership," demikian Gde Siriana.

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Selebgram Korban Penganiayaan Ketum Parpol Ternyata Mantan Kekasih Atta Halilintar

Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01

UPDATE

Butuh Sosok Menteri Keuangan Kreatif dan Out of the Box

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:44

KPK Masih Usut Keterlibatan Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku dan DJKA

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:27

Kesan Jokowi 10 Tahun Tinggal di Istana: Keluarga Kami Bertambah

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:27

Segini Potensi Penerimaan Negara dari Hasil Ekspor Pasir Laut

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:22

Main Aman Pertumbuhan 5 Persen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:19

Gagal Nyagub, Anies Makin Sibuk

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:08

Predator Seks Incar anak-anak, Mendesak Penerapan UU TPKS

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:41

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Burundi: Ini Solusi yang Realistis

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:39

Digelar Akhir Oktober, Indocomtech 2024 Beri Kejutan Spesial

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:29

WTO Perkirakan Perdagangan Global Naik Lebih Tinggi jika Konflik Timteng Terkendali

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:15

Selengkapnya