Berita

Diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3)/Repro

Politik

Jika Pemilu Ditunda, Indonesia Diprediksi Gagal jadi Negara High Income di Tahun 2045

RABU, 02 MARET 2022 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dampak penundaan Pemilu Serentak 2024 tidak hanya menyasar bidang politik dan sosial, tetapi juga ekonomi.

Ekonom Faisal Basri memaparkan, Indonesia saat ini kembali menjadi negara dengan pendapatan menengah ke bawah, lantaran tata kelola yang dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak kunjung membaik.

"Indonesia sudah terjerembab lagi ke lower middle income country pada tahun 2020, income per kapitanya turun," ujar Faisal dalam diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3).


Meski pada tahun 2021 kemarin pertumbuhan ekonoi Indonesia sudah membaik setelah setahun pandemi Covid-19, namun secara struktur ekonomi nasional masih belum bisa dikatakan sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas.

"Di tahun 2021 belum bisa kembali. Jadi mungkin kembalinya butuh 3-4 tahun," katanya.

Lebih dari itu, Faisal juga memperkirakan peta ekonomi nasional yang dicanangkan Bappenas sulit untuk direalisasikan, apabila ada penundaan pemilu.

"Bappenas mencanangkan 2036 kita itu sudah ke high income country. Jadi dari lower ke upper middle baru ke high income. ke 2036 baru 14 tahun lagi," katanya.

"Tapi baru-baru ini Bappenas mengatakan akibat pandemi, dan bahkan tanpa pandemi pun sudah turun, sehingga akan mundur 7 tahun ke 2043, itu sudah dekat ke 2045 ya," sambung Faisal.

Menurut Faisal, melihat posisi ekonomi sekarang ini sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi.

"Hampir bisa dipastikan Indonesia akan gagal menjadi high income pada ultah emasnya di 2045. Jadi kita akan masuk ke middle income trap," demikian Faisal.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya