Berita

Pakar hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Muhammad Soleh/Net

Politik

Tunda Pemilu Pakai Alasan Pandemi dan Ekonomi Tidak Masuk Akal

RABU, 02 MARET 2022 | 10:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Alasan yang dikemukakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal. Di mana keduanya mendasarkan usulan itu pada pemulihan ekonomi dan pandemi.

Begitu kata pakar hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Muhammad Soleh dalam acara diskusi virtual GMPI se-Indonesia dalam acara Webinar Series 7 dengan tema "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?” Selasa (1/3).

"Sangat sulit diterima jika alasannya pandemi Covid-19 dan keuangan. Ditambah lagi melihat di tahun 2021, misalnya realisasi APBN. Realisasi penerimaan negara itu sampai Rp 2.000 triliun, jadi melebihi target kalau tidak salah targetnya Rp 1.300 triliun,” urainya.


Bertambahnya keuangan negara dan sikap optimis yang selalu diperlihatkan pemerintah dalam memulihkan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan, maka tidak masuk akal jika harus menunda Pemilu 2024.

“Masa sekarang itu juga adalah varian omicron yang tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan varian Delta. Sehingga tidak rasional untuk melakukan pemunduran pemilu,” tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya