Berita

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko/RMOL

Politik

Alasan Ekonomi untuk Tunda Pemilu Mengada-ngada, Budiman Sudjatmiko: Kita Tidak Menghadapi Perang

RABU, 02 MARET 2022 | 02:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Persoalan ekonomi yang dijadikan alasan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh beberapa ketua umum parpol koalisi pemerintah, dinilai mengada-ngada.

Apalagi, kata politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Indonesia juga tidak sedang menghadapi situasi perang yang membutuhkan biaya tinggi.

"Menghadapi adanya analisis enggak ada uang segala macam saya kira itu mengada-ada. Ya kita kan nggak menghadapi perang," tegas Budiman kepada wartawan di bilangan Menteng Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa malam (1/3).


Atas dasar itu, Budiman menegaskan, pihaknya menolak karena usulan tersebut mengkhianati semangat reformasi 1998. Sebab, salah satu permata dari reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden.

"PDIP menolak kemungkinan perpanjangan maupun penundaan pemilu karena itu mengkhianati semangat reformasi," kata Budiman.

Budiman juga mengingatkan para elite politik untuk tidak melupakan hasil dari reformasi hanya untuk kepentingan politik elitis.  

Reformasi, kata dia, diperjuangkan dengan energi, keringat dan darah masyarakat Indonesia.

"Dalam demokrasi itu ada namanya keteraturan, kedisiplinan demokrasi dan saya kira PDIP yang juga sudah dinyatakan oleh Sekjen kami Pak Hasto menolak itu, taat saja kita pada konstitusi," kata Aktivis Pro Demokrasi.

Lebih lanjut, Budiman juga mengingatkan, para elite politik lebih hati-hati menyuarakan penundaan pemilu. Pasalnya, hal tersebut jelas melanggar konstitusi dan etika berdemokrasi.

"Saya kira harus hati-hati menyuarakan itu karena itu melanggar konstitusi dan melanggar etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah memastikan regularitas pergantian kepemimpinan nasional," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya