Berita

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio/Repro,

Politik

Bagi Hensat, Kelompok Kampanyekan Penundaan Pemilu Ingin Kudeta KPU

SELASA, 01 MARET 2022 | 22:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Diduga ada maksud terselubung wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 digaungkan secara massif, dan ditujukan kepada penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Begitu analisis pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, yang disampaikan saat menjadi pemcicara diskusi virtual LP3ES bertajuk "Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi", pada Selasa (1/3).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina ini mulanya menjelaskan soal sumber atau otak dari gagasan penundaan pemilu, berdasarkan informasi yang dia peroleh dari berbagai sumber.

"Saya menduga jangan-jangan ada yang nyuruh, walaupun hari ini cukup digambarkan oleh salah satu kader Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang sempat ngetweet bahwa benar ini ordernya dari istana," ujar Hendri Satrio.

Sosok yang kerap disapa Hensat ini juga sedari awal muncul wacana penundaan Pemilu sudah menduga ada pihak yang sengaja memerintahkan sejumlah ketua umum partai politik untuk menyampaikan ke publik soal gagasan tersebut.

"Walaupun pada saat pertama kali saya bicara ini saya belum baca apa-apa, cuma feeling aja ada yang nyuruh. Karena ini enggak berhenti-berhenti, ada lagi ada lagi," imbuhnya.

Akan tetapi dengan melihat indikasi tersebut, Hensat menyimpulkan bahwa kelompok atau mereka yang menggaungkan wacana penundaan Pemilu seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, adalah kelompok yang ingin mengambil alih tugas KPU.

"Orang-orang yang mengkampanyekan penundaan Pemilu saat ini adalah orang-orang yang berusaha mengkudeta KPU," tuturnya.

Ia mensinyalir hal itu karena secara undang-undang yang berhak menyampaikan, mengatur, menyelenggarakan Pemilu adalah KPU.

"Tetapi dengan disampaikan oleh para ketum ini, seolah-olah mereka mau mengkudeta KPU," tutupnya.

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Selebgram Korban Penganiayaan Ketum Parpol Ternyata Mantan Kekasih Atta Halilintar

Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01

UPDATE

Butuh Sosok Menteri Keuangan Kreatif dan Out of the Box

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:44

KPK Masih Usut Keterlibatan Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku dan DJKA

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:27

Kesan Jokowi 10 Tahun Tinggal di Istana: Keluarga Kami Bertambah

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:27

Segini Potensi Penerimaan Negara dari Hasil Ekspor Pasir Laut

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:22

Main Aman Pertumbuhan 5 Persen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:19

Gagal Nyagub, Anies Makin Sibuk

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:08

Predator Seks Incar anak-anak, Mendesak Penerapan UU TPKS

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:41

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Burundi: Ini Solusi yang Realistis

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:39

Digelar Akhir Oktober, Indocomtech 2024 Beri Kejutan Spesial

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:29

WTO Perkirakan Perdagangan Global Naik Lebih Tinggi jika Konflik Timteng Terkendali

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:15

Selengkapnya