Bagi Hensat, Kelompok Kampanyekan Penundaan Pemilu Ingin Kudeta KPU

Diduga ada maksud terselubung wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 digaungkan secara massif, dan ditujukan kepada penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Begitu analisis pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, yang disampaikan saat menjadi pemcicara diskusi virtual LP3ES bertajuk "Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi", pada Selasa (1/3).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina ini mulanya menjelaskan soal sumber atau otak dari gagasan penundaan pemilu, berdasarkan informasi yang dia peroleh dari berbagai sumber.

"Saya menduga jangan-jangan ada yang nyuruh, walaupun hari ini cukup digambarkan oleh salah satu kader Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang sempat ngetweet bahwa benar ini ordernya dari istana," ujar Hendri Satrio.

Sosok yang kerap disapa Hensat ini juga sedari awal muncul wacana penundaan Pemilu sudah menduga ada pihak yang sengaja memerintahkan sejumlah ketua umum partai politik untuk menyampaikan ke publik soal gagasan tersebut.

"Walaupun pada saat pertama kali saya bicara ini saya belum baca apa-apa, cuma feeling aja ada yang nyuruh. Karena ini enggak berhenti-berhenti, ada lagi ada lagi," imbuhnya.

Akan tetapi dengan melihat indikasi tersebut, Hensat menyimpulkan bahwa kelompok atau mereka yang menggaungkan wacana penundaan Pemilu seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, adalah kelompok yang ingin mengambil alih tugas KPU.

"Orang-orang yang mengkampanyekan penundaan Pemilu saat ini adalah orang-orang yang berusaha mengkudeta KPU," tuturnya.

Ia mensinyalir hal itu karena secara undang-undang yang berhak menyampaikan, mengatur, menyelenggarakan Pemilu adalah KPU.

"Tetapi dengan disampaikan oleh para ketum ini, seolah-olah mereka mau mengkudeta KPU," tutupnya.