Berita

Analis politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio/Repro

Politik

Awalnya Dikira Bercanda, Hensat Yakin Elite Politik Serius Ingin Tunda Pemilu 2024

SELASA, 01 MARET 2022 | 21:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gagasan menunda Pemilu Serentak 2024, dinilai Analis politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, sebagai sesuatu yang serius dan bakal direalisasikan oleh pihak-pihak yang menggaungkannya.

Sosok yang kerap disapa Hensat ini mulanya menganggap ide penundaan Pemilu yang dicetuskan sejumlah ketua umum partai politik sebagai suatu wacana belaka.

"Kenapa saya awalnya berpikir bercanda? Buat menyenangkan Pak Jokowi saja," ujar Hensat dalam diskusi virtual LP3ES bertajuk 'Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi', pada Selasa (1/3).

Konotasi "bercanda" yang diyakini Hensat lantaran melihat kepentingan politik dari suatu Parpol yang hingga kini belum juga diwujudkan Presiden Joko Widodo.

Dia menyebutkan, PAN adalah contohnya, di mana setelah partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, belum ada kadernya yang masuk dalam kabinet.

"PAN misalnya, tadinya kan mau reshuffle, cuma tidak ada reshuffle juga. Jadi, cara menyenangkan Pak Jokowi dengan penundaan Pemilu," tuturnya.

Hal yang sama juga dilihat Hensat dari tindakan PKB yang dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar. Kata dia, PKB ingin mendekatkan diri dengan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, sehingga menganggap Pemilu adalah candaan.

"Terbukti juga itu, strateginya berhasil. Akhirnya Cak Imin dan Gus Yahya satu suara meskipun Gus Yahya baru bilang ini masuk akal," katanya.

Meski begitu, kini Hensat justru beranggapan lain. Karena isu penundaan Pemilu semakin lama wacananya serius berhembus. Makanya dia yakin persoalan ini adalah sesuatu yang serius.

"Sekarang saya tidak percaya mereka bercanda. Kelihatannya mereka serius banget," demikian Hensat.

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Selebgram Korban Penganiayaan Ketum Parpol Ternyata Mantan Kekasih Atta Halilintar

Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01

UPDATE

Butuh Sosok Menteri Keuangan Kreatif dan Out of the Box

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:44

KPK Masih Usut Keterlibatan Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku dan DJKA

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:27

Kesan Jokowi 10 Tahun Tinggal di Istana: Keluarga Kami Bertambah

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:27

Segini Potensi Penerimaan Negara dari Hasil Ekspor Pasir Laut

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:22

Main Aman Pertumbuhan 5 Persen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:19

Gagal Nyagub, Anies Makin Sibuk

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:08

Predator Seks Incar anak-anak, Mendesak Penerapan UU TPKS

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:41

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Burundi: Ini Solusi yang Realistis

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:39

Digelar Akhir Oktober, Indocomtech 2024 Beri Kejutan Spesial

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:29

WTO Perkirakan Perdagangan Global Naik Lebih Tinggi jika Konflik Timteng Terkendali

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:15

Selengkapnya