Ari Nurcahyo: Usulan Pemilu Ditunda karena Elite Tergoda Tambah Durasi Kekuasaan

Esensi usulan penundaan Pemilu  adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, penundaan pemilu tidak ada aturannya, namun perpanjangan masa menjabat presiden bisa diamandemen.

Demikian penjelasan Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo saat hadiri acara Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) dalam acara Webinar Series 7 dengan tema Pemilu 2024, Tetap atau Tunda? secara virtual, Selasa (1/3).

“Soal perpanjangan masa menjabat atau masa jabatan ini ini yang menjadi poin krusial penting baik untuk jabatan di eksekutif legislatif dari pusat sampai ke daerah,” ujar Ari.

Ari Nurcahyo menjelaskan, yang menarik dari kemunculan isu penundaan Pemilu sejak setahun terakhir adalah paralel dengan isu-isu lainnya. Dikatakan Ari, sebelumnya muncul isu presiden tiga periode, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden.

Secara psikologis, muncul juga isu memasangkan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Wacana itu, kata Ari merupakan isu yang sejenis dengan penundaan Pemilu.

“Intinya adalah ada potensi sekelompok elite yang memang ingin bagaimana melestarikan Jokowi,” ucapnya.

Lebih lanjut Ari menganalisa mereka yang menyuarakan penundaan Pemilu bukan main-main, karena pucuk pemimpin tertinggi yang mengusulkan.

Menurutnya, adanya sinyal untuk penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi godaan bagi penguasa saat ini. Tujuannya, tidak lain untuk mempertahankan durasi kekuasaan mereka.

Analisa Ari, petinggi partai itu menyuarakan penundaan Pemilu karena kenaikan elektabilitas Abdul Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto tidak signifikan.

"Bagaimana posisi popularitas dan elektabilitas Cak Imin, Airlangga dan PAN sebenarnya menarik untuk dilihat sebenarnya ada quote and quote kekhawatiran dan ketakutan soal elektabilitas di Pilpres dan Pileg,” tutupnya.