Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid/RMOL
Wacana penundaan pemilu terbilang mengada-ada. Tujuannya hanya untuk memuaskan libido politik Jokowi, atau paling tepatnya orang-orang di inner circle presiden.
Begitu tegas Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/3).
“Banyak orang di inner circle Jokowi yang tak mau kehilangan kekuasaan, yang sudah terlalu nyaman selama ini,†ujar pria yang akrab disapa Cak Hamied itu.
Menurutnya, wacana ini tidak boleh dipandang sepele. Sebab, jika melihat “koalisi gajah†pemerintah yang menguasai Senayan, maka akan sangat mudah untuk mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merintangi wacana tersebut.
Cak Hamied menduga memang ada dua opsi yang telah dibuat dalam kasus ini. Pertama, presiden bisa maju 3 periode. Kedua, opsi 2 periode dengan masa jabatan diperpanjang hingga 2027.
“Target utama adalah bagaimana Jokowi bisa menjabat 3 periode, jika tidak bisa ya 2 periode tapi di extend dari 2024 ke 2027,†urainya.
Terlepas dari skenario tersebut, Cak Hamied mengingatkan bahwa perpanjangan jabatan ini akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia sebagai bangsa.
Sebab, secara telanjang rakyat dipertontonkan tentang bagaimana syahwat berkuasa bisa mengubah apapun seenaknya saja.
“Dan tentu hal ini juga mencederai semangat dan cita-cita reformasi yang telah berdarah-darah kita perjuangkan bersama,†tegasnya.
Atas alasan itu, dia meminta Presiden Joko Widodo benar-benar legowo menanggalkan jabatannya nanti. Salah satunya dengan kembali mendeklarasikan diri untuk tidak akan lagi menjabat presiden usai 2024.
“Jadi hemat saya, Jokowi harus dengan tegas dan legowo untuk mendeklarasikan bahwa jabatan dia cukup sampai 2024, demi bangsa dan negara,†tutupnya.
