Berita

Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid/RMOL

Politik

Cak Hamied: Penundaan Pemilu Mengada-ada, Hanya untuk Puaskan Libido Politik Jokowi

SELASA, 01 MARET 2022 | 11:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana penundaan pemilu terbilang mengada-ada. Tujuannya hanya untuk memuaskan libido politik Jokowi, atau paling tepatnya orang-orang di inner circle presiden.

Begitu tegas Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/3).

“Banyak orang di inner circle Jokowi yang tak mau kehilangan kekuasaan, yang sudah terlalu nyaman selama ini,” ujar pria yang akrab disapa Cak Hamied itu.


Menurutnya, wacana ini tidak boleh dipandang sepele. Sebab, jika melihat “koalisi gajah” pemerintah yang menguasai Senayan, maka akan sangat mudah untuk mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merintangi wacana tersebut.

Cak Hamied menduga memang ada dua opsi yang telah dibuat dalam kasus ini. Pertama, presiden bisa maju 3 periode. Kedua, opsi 2 periode dengan masa jabatan diperpanjang hingga 2027.

“Target utama adalah bagaimana Jokowi bisa menjabat 3 periode, jika tidak bisa ya 2 periode tapi di extend dari 2024 ke 2027,” urainya.

Terlepas dari skenario tersebut, Cak Hamied mengingatkan bahwa perpanjangan jabatan ini akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia sebagai bangsa.

Sebab, secara telanjang rakyat dipertontonkan tentang bagaimana syahwat berkuasa bisa mengubah apapun seenaknya saja.

“Dan tentu hal ini juga mencederai semangat dan cita-cita reformasi yang telah berdarah-darah kita perjuangkan bersama,” tegasnya.

Atas alasan itu, dia meminta Presiden Joko Widodo benar-benar legowo menanggalkan jabatannya nanti. Salah satunya dengan kembali mendeklarasikan diri untuk tidak akan lagi menjabat presiden usai 2024.

“Jadi hemat saya, Jokowi harus dengan tegas dan legowo untuk mendeklarasikan bahwa jabatan dia cukup sampai 2024, demi bangsa dan negara,” tutupnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya