Berita

Gurubesar Ilmu Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Soal Rusia-Ukraina, Indonesia Bisa Usulkan Draf Resolusi Alternatif di Majelis Umum PBB

SELASA, 01 MARET 2022 | 10:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Majelis Umum PBB (UN General Assembly) memulai sesi perdebatan darurat terkait Ukraina. Debat ini akan berakhir dengan penuangan dalam bentuk draf resolusi MU PBB, yang kemudian akan dipungut suara untuk disetujui atau ditolak pada hari Rabu (2/3) waktu New York.

Gurubesar Ilmu Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyampaikan ada tiga pilihan bagi negara-negara anggota PBB atas draf resolusi yaitu menyetujui, menentang atau abstain.

"Meski tidak mempunyai kekuatan mengikat, layaknya resolusi Dewan Keamanan PBB, namun resolusi Majelis Umum dapat mengindikasikan bagaimana negara-negara bersikap atas situasi di Ukraina.
Ada dua kemungkinan draf resolusi yang dirancang,” kata Hikmahanto dalam kepada wartawan, Selasa (1/3).

Ada dua kemungkinan draf resolusi yang dirancang,” kata Hikmahanto dalam kepada wartawan, Selasa (1/3).

Dia menilai bagi AS dan sekutunya yang melihat serangan Rusia atas Ukraina sebagai invasi, maka inti dari draf resolusi akan bernuansa mengutuk (condemn) atau mengecam (deplore). Sementara bagi Rusia yang ingin dibenarkan serangannya terhadap Ukraina, maka inti draf resolusi mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB terkait hak untuk membela diri.

"Bagi Rusia, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang baru saja diakuinya adalah pihak yang mendapat serangan dari Ukraina. Rusia pun membantu atas dasar pakta pertahanan dengan kedua negara,” ujarnya.

Atas dua rancangan ini, kata Hikmahant,o Indonesia dapat mengusulkan draf resolusi alternatif. Draf ini intinya agar semua negara yang bertikai untuk segera menghentikan segala bentuk penggunaan kekerasan dan menyelesaikan secara damai.

"Draf resolusi demikian sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi saat Rusia mulai melakukan serangan, yaitu "Setop Perang.” Resolusi demikian bisa menjadi alternatif bagi negara-negara yang tidak ingin mengekor posisi AS ataupun Rusia di satu sisi, dan di sisi lain memberi perlindungan bagi korban rakyat sipil di Ukraina yang tidak berdosa,” ujarnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menambahkan resolusi ini juga dilandasi pada pengalaman Indonesia berpuluh-puluh tahun lalu ketika Indonesia berjuang atas integrasi Timor Timur. Saat itu AS dan negara-negara Barat menganggap Indonesia melakukan aneksasi.

Akhirnya Resolusi MU 3485 (XXX) yang menetapkan Indonesia melakukan aneksasi setelah melalui debat sangat panjang selama 7 tahun disetujui 72 negara 10 menentang (termasuk Indonesia) dan 43 abstain.

"Layaknya di persidangan, satu fakta memang dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Hanya saja satu hal yang pasti tidak boleh ada penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa antar negara dan bila terjadi penggunaan kekerasan tersebut maka rakyat sipil harus mendapat perlindungan,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya