Berita

Foto saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan Uni EropaMetro

Dunia

Ukraina Resmi Mengajukan Diri untuk Gabung Uni Eropa, Minta Jalur Cepat demi Lawan Rusia

SELASA, 01 MARET 2022 | 01:44 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Di tengah ketegangan yang meningkat di Ukraina, usai Rusia melancarkan aksi militer, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE).

Dia meminta agar ada "jalur cepat" untuk bisa bergabung dengan UE, demi membantu membantu negaranya melawan pasukan Rusia dengan memperkuat hubungannya dengan Barat.

Sebuah gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan Zelensky menandatangani aplikasi resmi di meja dengan barikade dalam ruangan di belakangnya.


"Presiden Volodymyr Zelenskytelah menandatangani aplikasi untuk keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Ini adalah momen bersejarah," begitu cuitan yang dipublikasikan di kantor kepresidenan Ukraina.

Sementara itu, dikabarkan media Inggris Metro pada Senin (28/2), Zelensky sebelumnya mengungkapkan bahwa dia telah meminta UE untuk aksesi segera melalui prosedur khusus baru.

“Tujuan kami adalah untuk bersama dengan semua orang Eropa dan, yang paling penting, berada pada pijakan yang sama,” katanya di saluran Telegramnya.

"Saya yakin itu adil. Saya yakin itu mungkin," sambungnya.

Dia juga mengkonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan para pemimpin UE tentang prospek bergabung.

Langkah terbaru Ukraina itu dilakukan tidak lama setelah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE ingin Ukraina bergabung, pada akhir pekan kemarin.

"Mereka (Ukraina) adalah salah satu dari kami dan kami ingin mereka masuk," katanya.

Tetapi meskipun mendukung Ukraina untuk keanggotaan UE, dia tidak memberikan indikasi bahwa itu akan menjadi aksesi cepat yang diminta oleh para politisinya.

Belum jelas seperti apa prosedur khusus dalam praktiknya dan apakah para pemimpin Eropa akan menyetujui opsi jalur cepat tersebut untuk Ukraina.

Keputusan untuk menambahkan negara baru ke UE terletak pada negara-negara anggota yang sudah mapan, yang tidak selalu setuju dengan pandangan Komisi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya