Peserta lokakarya Membangun Paradigma Inklusif (MPI)/Ist
Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia (PGLII), Wahana Visi Indonesia (WVI), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) menggelar lokakarya Membangun Paradigma Inklusif (MPI) dalam rangkaian peringatan Hari Pekabaran Injil (HPI) ke-167.
HPI merupakan peringatan di mana Injil pertama kali masuk Papua melalui Pulau Mansinam, Teluk Doreh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada tanggal 5 Februari 1855.
Injil masuk melalui dua misionaris asal Jerman, yakni Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler.
Ketua II PGGP, Pdt Metusaleh P.A Maury mengatakan, lokakarya ini merupakan wujud kehadiran gereja-gereja di Papua untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di masyarkat.
"Lokakarya MPI merupakan bagian dari rangkaian HPI yang menegaskan bahwa kehadiran gereja-gereja Papua dalam kepeduliaan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, ekonomi dan isu-isu sosial di Papua," kata Maury dalam keterangannya, Senin (28/2).
Dikatakan Maury, salah satu masalah utama yang dibahas adalah belum terintegrasinya antara Sekolah Minggu dan PAUD akibat perbedaan doktrin.
Kata dia, masalah dasar dari belum terintegrasinya Sekolah Minggu dan PAUD, adalah kurangnya dukungan stakeholder dan minimnya pendanaan, serta belum adanya sistem rekrutmen dalam perancangan kurikulum yang memadai.
Selain sektor pendidikan, lanjutnya, lokakarya MPI juga membahas soal kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua. Utamanya, orang-orang yang menjadi korban konflik dan harus mengungsi.
"Syukur puji Tuhan dalam lokakarya ini, kita berhasil melahirkan program unggulan dan prioritas yang terdiri dari dua program pendidikan dan dua program ekonomi umat," ucapnya.
Program prioritas untuk pendidikan yaitu pengoptimalan integrasi Sekolah Minggu dan PAUD melalui program pembekalan guru dan program penggalangan pendanaan.
Untuk bidang ekonomi, terdiri dari program pendataan pemberdayaan ekonomi jemaat dan pedagang di pasar tradisonal.
Sementara, program unggulan dalam menangani isu-isu sosial diantaranya adalah penanganan 60.000 pengungsi dan pembangunan
shelter atau penampungan sementara untuk para pengungsi masyarakat korban konflik.
