Parpol Usul Pemilu Ditunda karena Istana Gagal Promosikan Jabatan Presiden 3 Periode

Suara usulan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan oleh beberapa partai koalisi pemerintah dinilai tidak memiliki urgensi sama sekali.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran berpendapat, atas kondisi objektif politik saat ini tidak ada argumentasi kedaruratan yang membuat Pemilu harus ditunda.

Kata Andi, ia melihat dasar hukum untuk menunda Pemilu tidak ia temukan. Apalagi, penundaan akan berdampak pada penambahan durasi masa jabatan presiden dan DPR.

"Penundaan jika dilakukan akan melanggar konstitusi yang menyebutkan masa jabatan presiden dan anggota DPR adalah lima tahun," demikian kata Ani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/2).

Dalam pandangan Andi, suara usulan penundaan merupakan pesan berantai dari istana yang telah gagal mempromosikan tiga periode masa jabatan presiden.

Ia menengarai, para elite partai politik memilih untuk mendukung penundaan Pemilu lebih dikarenakan alasan target politik jangka pendek.

"(Pendukung Pemilu ditunda) Bisa jadi memiliki target politik jangka pendek seperti raihan jabatan menteri atau target target ekonomi dan bisnis tertentu," pungkas Andi.

Sejauh ini beberapa partai di parlemen yang secara terbuka sepakat dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar adalah PAN dan PPP. Sedangkan Golkar sudah memberi sinyal akan mendukung karena mendapat aspirasi dari petani sawit.

Partai yang menolak keras wacana itu adalah PDIP, Partai Demokrat dan Partai Nasdem.