Berita

Ilustrasi tentara/Net

Publika

Dampak Kelebihan Produksi Senjata Militer

SENIN, 28 FEBRUARI 2022 | 07:57 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

KELEBIHAN produksi senjata militer, yang tidak dimasukkan dalam pelaporan formal transparan sebagaimana kegiatan pendataan dan informasi dalam menghitung ekonomi makro Produk Domestik Bruto telah berdampak negatif terhadap peradaban manusia, misalnya terjadinya kasus invasi militer oleh Rusia ke Ukraina baru-baru ini.

Vladimir Putin mempunyai rekam jejak di dunia inteligen Dinas Rahasia. Setelah menjadi Presiden Rusia, Vladimir Putin sebagai politisi dihadapkan pada pilihan untuk mencarikan solusi atas fenomena kelebihan produksi persenjataan militer super modern berikut kelebihan persenjataan hulu ledak nuklir, sebagai kartu mati untuk senjata pemusnah masif.

Bisnis perdagangan senjata militer secara formal dalam payung perdamaian dunia untuk memperoleh kemakmuran berlebihan demi kejayaan bangsa dan negaranya terkesan kurang menjanjikan, sehingga dipraktekkan perekayasaan untuk membenarkan invasi militer.


Masa kelam usia balita dari Vladimir Putin pada kehidupan kekejaman perang dan kerasnya masa remaja dalam mencapai penghidupan keluarga yang lebih baik untuk menikmati kemakmuran ekstra, maka akumulasi jejak sejarah itu mungkin menjadi pengantar terhadap insiden terjadinya bisnis militer dalam melakukan invasi ke negara tetangga.

Invasi diawali dengan menggunakan propaganda memerdekakan komunitas para pemberontak. Pemberontak yang berada di negara tetangga, yang dikonstruksikan menderita pelanggaran HAM berat untuk dimerdekakan. Oleh karena untuk memperoleh jalur perjalanan darat ke laut lepas guna mudah mendapatkan kelancaran arus barang dan jasa serta kesenangan wisata udara segar musim panas, maka Vladimir Putin termotivasi untuk menganeksasi Crimea. Crimea, yang dahulu merupakan bagian dari regime USSR.

Crimea, juga merupakan bagian dari Ukraina sebagai negara merdeka, tidak menjadi halangan untuk Vladimir Putin dalam memperoleh wilayah hegemoni yang baru, atas latar belakang sejarah lama USSR.

Apa yang terjadi di Cremia, kemudian dikembangkan ke wilayah lain dari Ukrainia, bahkan untuk pembenaran dalam menginvasi Ukrainea digunakan dasar berfikir bahwa wilayah Rusia terlalu sempit untuk memperoleh kemakmuran, yang dimulai dari fenomena kelebihan produksi senjata militer.

Bukan hanya Ukraina sebagai terbaru, namun praktek the economic hitman untuk perluasan pengembangan kelembagaan dinas rahasia inteligen guna memproduksi konflik ekonomi, politik, dan mematangkan propaganda invasi militer ke negara lain merupakan fenomena pengembangan bisnis militer.

Ini kemudian menjadi sebuah mekanisme transformasi ekonomi bisnis militer yang menjadi tantangan sangat serius pada kinerja Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Pelanggaran berat untuk keanggotaan tetap, yang memiliki hak veto. Hak veto yang menjadi pintu masuk pelembagaan bisnis perang sebagai sisi kelam yang paling mengerikan dan sumber pertikaian mendasar, yang mewarnai perjalanan sejarah sisi gelap dari efektivitas pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Penulis adalah peneliti Indef, yang juga pengajar di Universitas Mercu Buana

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya