Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menolak tegas usulan pengunduran Pemilu 2024/Net
Penolakan terhadap usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga disuarakan Partai Demokrat. Demokrat menilai usulan penundaan Pemilu 2024 sebagai sesuatu yang kontraproduktif terhadap kehidupan demokrasi di tanah air.
Hal ini disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat melantik pengurus DPD Demokrat Provinsi Riau secara daring, Sabtu (26/2).
"Saya mengucapkan selamat kepada segenap pengurus DPD yang tadi sudah dilantik, mulai dari Ketua DPD hingga semua anggota pengurus yang tentunya diharapkan bisa menjadi motor penggerak organisasi lima tahun ke depan ini. Terkhusus untuk bisa memenangkan Pemilu 2024," ucap AHY melalui keterangannya, Sabtu (26/2).
"Pemilu 2024, kenapa saya ulangi, karena hadir pula wacana, hadir pula isu-isu yang sangat kontraproduktif terhadap demokrasi yang tentunya harusnya kita jaga. Ada yang menginginkan, ada yang menyuarakan, sebaiknya pemilu diundurkan, diundur waktunya," sambungnya.
Menurut AHY, usulan tersebut tidak logis. Sebab, usulan tersebut jelas tidak sesuai dengan konstitusi. Tepatnya ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Untuk itu, AHY memastikan Demokrat akan terus tegas menyampaikan bahwa tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat jabatan dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini (usulan penundaan Pemilu) sebagai aspirasi masyarakat.
"Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalaupun ada tapi lambat, peioritas pun tidak jelas, ekonomi juga masih dirasakan sulit oleh masyarakat," terang putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu.
AHY pun mempertanyakan mengapa tiba-tiba ada yang mengklaim masyarakat ingin Pemilu diundur. Padahal dirinya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Boleh jadi itu hanya harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya.
"Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan," tegas AHY. "Negeri kita mau dibawa ke mana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Sekali lagi tidak logis dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu, memainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana?" sindirnya.
AHY pun tak mengerti pandemi dijadikan alasan untuk mengundurkan Pemilu 2024. Sebab, Pilkada 2020 tetap dipaksakan untuk berlangsung sesuai jadwal. Bahkan saat itu diklaim tidak ada negara manapun yang menunda Pemilihan umumnya atau menunda Pemilihan kepala daerah hanya karena Pandemi dan resesi ekonomi.
Artinya, lanjut AHY, dalam kondisi pandemi Pilkada 2020 lalu tetap dijalankan. Padahal saat itu kondisi pandemi Covid-19 dengan gawat. Artinya, narasi yang disampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat.
"Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Melabrak akal sehat, mencederai hati nurani dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita, hati-hati," terangnya.
Partai Demokrat sengaja menyampaikan masukan ini kepada siapapun agar jangan salah mengambil keputusan.
"Kalau sudah salah mengambil keputusan, salah dalam mengambil kebijakan, maka yang menanggung ruginya, yang menanggung dampak dan segala keburukannya, ya kita semua seluruh rakyat Indonesia," demikian AHY.
