Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali/Repro
Situasi pandemi dan juga kondisi perekonomian tidak bisa dijadikan alasan penundaan Pemilu Serentak 2024. Sehingga, banyak pihak termasuk Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang menolak hal ini.
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali menyatakan, pihaknya tak mengamini usulan sejumlah ketua umum partai politik agar pemilu ditunda.
Karena bagi Rohim dan Muhammadiyah, pemilu yang menjadi bagian dalam perjalanan demokrasi menjadi satu komitmen kelembagaan yang tak terpisahkan dari proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
"Apabila ada masyarakat lain yang coba mengkambinghitamkan demokrasi untuk kepentingan sesaat, dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi, maka kami tergerak meluruskannya," ujar Rohim dalam diskusi virtual pada Sabtu (26/2).
"Karena bagi kami demokrasi justru bagian dari komponen penting dari membangun bangsa ini baik stabilitas politik maupun pertumbuhan ekonomi," sambungnya.
Menurut Rohim, apabila ada pihak-pihak seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang tak memakai landasan hukum untuk melegitimasi penundaan pemilu, maka gagasan yang disampaikan ke publik adalah sebuah kesalahan.
"Jadi kalau ada yang mengatakan demokrasi menghambat pertumbuhan ekonomi maka itu bagian dari sesat pikir," tuturnya.
Oleh karena itu, Rohim menegaskan bahwa inti dari demokrasi di negara yang menganut sistem presidensial adalah bagaimana menjalankan seluruh proses politik yang menjunjung tinggi UUD 1945 dan seluruh norma yang berlaku.
"Kalau upaya-upaya mengkambinghitamkan berasal dari aktor-aktor parpol, maka itu menurut kami suatu kontradiksi yang luar biasa, karena parpol ini kan pilar demokrasi. Dan kalau parpol mau merenggut nafas demokrasi, maka itu cara berpikir dan bertindak yang salah," demikian Rohim.
