Seharusnya Semua Taat Konstitusi, Pemilu Itu Bukan untuk Kepentingan Kelompok Saja

Isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 kembali muncul. Anehnya, kali ini disampaikan oleh partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustiyanti mengaku heran mendengar wacana penundaan pemilu yang beberapa hari ini muncul dari parpol.

"Ini menurut saya tidak relevan," ujar sosok yang kerap disapa Ninis ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/2).

Ninis menyampaikan sejumlah alasan mengapa dirinya merasa heran dengan sikap PAN dan PKB yang mengusulkan agar Pemilu Serentak 2024 ditunda.

Pertama, karena belum lama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama-sama dengan pemerintah dan juga DPR sudah menyepakati hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu 2024.

"Seharusnya itu menjadi kepastian akan penyelenggaraan pemilu 2024," tuturnya.

Kemudian alasan kedua, di dalam UUD 1945 sudah diatur mengenai batas waktu penyelenggaraan pemilu, yaitu selama lima tahun sekali. Di samping itu, juga terdapat aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden paling lama bisa dijabat orang yang sama selama dua periode atau 10 tahun.

"Harusnya semua pihak taat dengan konstitusi," imbuhnya menegaskan.

Maka dari itu, Ninis mempertanyakan ide atau gagasan PAN dan PKB yang mengusulkan Pemilu Serentak ditunda, atau secara tidak langsung menyarankan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang.

"Kita ini kan berpemilu bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja," tandasnya.