Berita

Ketum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Agus Jabo Priyono (tengah)/RMOL

Politik

Ajak Kembalikan Jati Diri Bangsa, Prima Serukan Bangun Industrialisasi Nasional

KAMIS, 24 FEBRUARI 2022 | 22:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Seluruh komponen diserukan untuk kembali pada jati diri bangsa Indonesia, khususnya menyangkut pembangunan ekonomi dan industri nasional.

Seruan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Agus Jabo Priyono menanggapi beragam persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini.

Agus Jabo mengatakan, memasuki tahun 2022, sebagian besar masyarakat Indonesia berharap menjadi tahun kebangkitan dan momentum pemulihan diri dari kehancuran ekonomi akibat tercabik-cabik pandemi Covid-19.


"Namun, belum juga beranjak, kita sudah dihadapkan dengan beragam persoalan, salah satunya kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok seperti minyak goreng dan kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Beberapa bahan pokok lainnya juga berpotensi mengalami kenaikan harga," ujar Agus Jabo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (24/2).

Hal tersebut kata Agus, menjadi pukulan berat. Karena, perekonomian masyarakat masih tertatih-tatih, tidak ada kenaikan upah secara signifikan untuk para pekerja, petani masih dihadapkan ketidakstabilan harga panen dan pelaku UMKM masih terseok-seok, kenaikan harga bahan pokok tidak bisa dibendung oleh pemerintah.
 
Menurut Agus, kelangkaan dan ketidakstabilan harga bahan pokok selalu menjadi masalah reguler setiap tahun, khususnya beberapa tahun belakangan ini.

Bahkan kata Agus, setiap hari selalu ada saja bahan pokok yang harganya naik turun dan pasokannya langka di pasaran.

"Pemerintah terbukti tidak mampu mengendalikannya. Persoalan yang belum terselesaikan, meski kepemimpinan nasional sudah berulang kali mengalami pergantian," tegas Agus.

Atas berbagai persoalan itu, Agus menilai permasalahan utamanya bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi sistem yang berlaku di Indonesia.
 
Di mana, untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan dasar, seperti kedelai, Indonesia masih bergantung pada import dan industri yang dikendalikan oleh swasta. Padahal, untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok masyarakat, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengendalikan prosuksi, pasokan dan aksesnya.

"Kita sudah tidak bisa berharap lagi pada swasta. Sudah saatnya konsep ekonomi dan industri nasional kita berubah arah, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok," jelas Agus.

Karena menurut Agus, tujuan utama pembangunan industri nasional adalah demi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional, yang dalam hal ini adalah bangsa dan rakyat, bukan swasta dan segelintir orang.
 
"Pembangunan industri nasional untuk kemandirian ekonomi inilah yang menjadi pijakan dan semangat Bung Karno dalam membangun pelbagai industri dasar diantaranya, industri baja (baja Trikora), industri perkebunan (PT Perkebunan Nusantara), industri minyak bumi (PT Pertamina), industri semen (Semen Gresik), industri sandang, industri pupuk, pabrik kertas dan petrokimia," terang Agus.

Karena dalam Deklarasi Ekonomi tahun 1963, Bung Karno selaku Presiden RI pertama menekankan bahwa, dalam penentuan aktivitas ekonomi secara mutlak harus dipegang oleh pemerintah. Kalau pun harus melibatkan swasta, kendali utama harus tetap dipegang oleh pemerintah.

Tujuannya, agar aktivitas dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dikuasai dan mengalir kepada segelintir orang, tetapi pada keadilan dan kemakmuran rakyat.
 
Agus Jabo mengajak kepada seluruh komponen untuk kembali pada jati diri bangsa Indonesia, khususnya menyangkut pembangunan ekonomi dan industri nasional. Kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok rakyat harus diatur penuh oleh negara.

"Agar tidak seperti sekarang ini, negara dan rakyat Indonesia dipermainkan oleh swasta, segelintir orang memonopoli komoditas bahan pokok dan mengendalikan kehidupan rakyat biasa," pungkas Agus.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya