Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini/Net
Kumandang adzan adalah simbol beragama umat Islam, yaitu panggilan untuk shalat lima waktu. Sehingga tidak etis dan keterlaluan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan alasan pembatasan adzan berpengeras suara, dengan kemudian mencontohkan gonggongan anjing sebagai pengganggu ketenangan masyarakat.
"Pernyataan Yaqut keterlaluan, tidak etis, dan tidak pada tempatnya. Kami minta segera klarifikasi dan minta maaf," tegas Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan, Kamis (24/2).
Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan kumandang adzan melalui pengeras suara sudah menjadi kearifan umat Islam di Indonesia sejak dahulu. Selama ini tidak ada masalah karena bangsa Indonesia selalu mengedepankan toleransi.
"Umat beragama lain tidak merasa terganggu dan dapat hidup berdampingan secara damai. Pun, umat Islam di wilayah minoritas juga bisa menerima simbol peribadatan agama lain,†urainya.
Atas dasar itu, anggota DPR Dapil Banten ini meminta Kementerian Agama tidak perlu mengatur-atur soal kumandang adzan melalui pengeras suara secara rigit. Seolah-olah, tanpa adanya pengaturan tersebut akan menimbulkan masalah besar di tengah-tengah masyarakat.
Menurutnya, yang harus dikedepankan pemerintah seharusnya narasi dan penguatan toleransi, bukan mengatur hal yang sudah berlangsung lama dan penuh toleransi di tengah-tengah masyarakat.
"Kumandang adzan melalui pengeras suara ini sudah bertahun-tahun menjadi kearifan umat Islam di Indonesia. Umat lain hidup berdampingan dengan adzan dan penuh toleransi. Ketika pemerintah mengatur-atur secara rigit hal yang sudah menjadi kearifan, apalagi dengan narasi yang buruk, akibatnya malah jadi polemik yang kontraproduktif,†katanya.
Dia menambahkan pernyataan Menteri Agama justru tidak merepresentasikan toleransi. Sebab Gus Yaqut begitu
ngotot mengatur suara adzan, hingga menganalogikan dengan gonggongan anjing.
"Kementerian Agama ini bukan baru dibentuk, Yaqut juga bukan Menteri Agama pertama. Sudah banyak Menteri Agama sebelumnya, tapi tidak begini cara mengelola umat. Menag harus pakai akal sehat dan kearifan,†tutupnya.
