Gambar Presiden Filipina Rodrigo Duterte di tembok di Filipina/Associated Press
Kurang dari tiga bulan lagi, warga Filipina akan menggunakan hak suara mereka untuk memilih presiden baru yang akan memimpin negara itu.
Tepatnya pada 9 Mei 2022 mendatang, sejumlah calon presiden akan bersaing memperebutkan kursi nomor satu di negara Asia Tenggara itu.
Sejumlah nama top yang ikut meramaikan bursa calon presiden itu adalah putra mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, yakni Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, Wakil Presiden Filipina saat ini Leni Robredo dan mantan petinju top yang juga merupakan senator Manny Pacquaio.
Selain itu ada juga nama Sara Duterte di posisi calon wakil presiden mendampingi Marcos. Dia adalah putri Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Di tengah persaingan ketat untuk memperebutkan suara warga Filipina, terdapat setidaknya tiga isu utama yang meliputi pemilu kali ini, yakni:
1. Sengketa wilayah dengan China
Isu ini sebenarnya merupakan isu yang sudah lama muncul namun tidak kunjung "padam". Sebaliknya, isu ini justru kerap memantik konflik atau ketegangan di kawasan.
Beijing telah lama mengklaim kedaulatan atas wilayah laut yang dikenal sebagai "Laut Filipina Barat" bagi Filipina, atau "Laut China Selatan" bagi China.
Meski Filipina menang di Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 terkait klaim wilayah laut tersebut, namun China tidak mengakuinya. Sehingga argumen serta perselisihan mengenai kedaulatan dan hak-hak ekonomi di wilayah itu masih kerap bermunculan.
China kerap mengerahkan ekspedisi militer, perikanan, dan eksplorasi secara terus menerus di wilayah perairan itu. Beberapa bahkan bentrok dengan nelayan Filipina.
Dikabarkan
News Lens, Presiden Filipina saat ini Rodrigo Duterte telah menunjukkan posisinya akan situasi itu. Kritikus kerap melabelinya sebagai pemimpin "pro-China".
Bukan tanpa alasan, pasalnya dia pernah menyatakan bahwa memperjuangkan kedaulatan negara di hadapan negara adidaya tetangga adalah "lelucon," dan akan bodoh untuk mempercayainya.
Duterte juga pernah menyatakan bahwa Filipina berhutang budi kepada China dan akan melakukan segalanya untuk menghindari konfrontasi serius.
Selain itu, pada bulan Mei tahun lalu, Duterte juga pernah menantang mantan Ketua Mahkamah Agung dan konstitusionalis Antonio Carpio untuk memperdebatkan masalah tersebut.
2. Kegagalan pandemi dan perut kosong
Seperti banyak negara dan wilayah lainnya di dunia, Filipina juga masih berjuang untuk menangani pandei Covid-19 serta bangkit dari masalah ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.
Data per 24 Februari 2022, tercatat ada total 3,6 juta kasus Covid-19 yang terjadi di Filipina sejak awal pandemi dengan sekitar 55 ribu korban meninggal dunia.
Lebih dari seperempat populasi orang dewasa telah divaksin penuh di Filipina, meskidi tengah peluncuran program vaksinasi yang tertunda dan lambat.
3. HAM dan Perdamaian
Di masa pemerintahan Duterte, HAM dan perdamaian merupakan salah satu isu yang kerap mengundang sorot mata publik dunia.
Dalam sejumlah kesempatan, Duterte kerap mengataka bahwa gagasan HAM itu "palsu". Di sisi lain, pendukung HAM memiliki banyak pertanyaan soal kebijakannya sejak 2016. ketika dia meluncurkan perang obat bius yang mematikan, yang diduga telah merenggut nyawa sekitar 30 ribu orang.
Bukan hanya itu, Duterte juga telah membuat "terobosan" dalam negosiasi damai dengan pemberontak. Dia mengakhirinya begitu saja pada tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan kampanye kontra-pemberontakan berdarah yang mengancam masyarakat sipil.
Terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Anti-Teror pada Juli 2020, polisi telah meningkatkan penangkapan dan pembunuhan para kritikus dan aktivis.
Pembicaraan damai yang sebenarnya dengan komunis terhenti dalam waktu kurang dari dua tahun sejak Duterte berkuasa.
