Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Politik

GMPI: Penganiayaan Haris Pertama Tidak Bisa Dimaafkan di Negara Demokrasi

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 15:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kasus penganiayaan terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama akan menjadi dosa besar bagi demokrasi jika tidak diusut sampaii tuntas.

Ketua Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Muhammad Ramli Syamsuddin mengatakan, tindakan pengeroyokan tersebut tidak ubahnya upaya pembungkaman terhadap para aktivis.

"Ini tindakan yang tidak bisa dimaafkan di negara demokrasi. Kita tahu beliau (Haris) ini merupakan aktivis yang sering mengeluarkan kritik-kritik tajam," ujar Ramli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/2).


Ramli mengajak seluruh aktivis di Indonesia untuk mengawal kejadian yang menimpa Haris. Kata dia, pengawalan itu penting agar kasus tersebut tidak sampai hilang begitu saja.

"Kita kawal terus, dan kita menuntut agar pemerintah khususnya Polri segera menangkap pelakunya," jelasnya.

Dia mengaku aneh, belakangan ini semakin marak kasus penganiayaan terhadap aktivis. Sebelum kasus pengeroyokan Haris, belum lama ini kejadian pemukulan terhadap aktivis di Kota Medan.

Jika pemerintah membiarkan dan meloloskan begitu saja pelaku pengeroyokan yang diduga tiga orang tersebut, lanjutnya, maka era pemerintahan hari ini tidak ada bedanya dengan pemerintahan Orde Baru.

"Apa bedanya dengan Orde Baru, di mana para aktivis dibungkam dan dianiaya," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya