Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Politik

GMPI: Penganiayaan Haris Pertama Tidak Bisa Dimaafkan di Negara Demokrasi

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 15:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kasus penganiayaan terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama akan menjadi dosa besar bagi demokrasi jika tidak diusut sampaii tuntas.

Ketua Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Muhammad Ramli Syamsuddin mengatakan, tindakan pengeroyokan tersebut tidak ubahnya upaya pembungkaman terhadap para aktivis.

"Ini tindakan yang tidak bisa dimaafkan di negara demokrasi. Kita tahu beliau (Haris) ini merupakan aktivis yang sering mengeluarkan kritik-kritik tajam," ujar Ramli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/2).


Ramli mengajak seluruh aktivis di Indonesia untuk mengawal kejadian yang menimpa Haris. Kata dia, pengawalan itu penting agar kasus tersebut tidak sampai hilang begitu saja.

"Kita kawal terus, dan kita menuntut agar pemerintah khususnya Polri segera menangkap pelakunya," jelasnya.

Dia mengaku aneh, belakangan ini semakin marak kasus penganiayaan terhadap aktivis. Sebelum kasus pengeroyokan Haris, belum lama ini kejadian pemukulan terhadap aktivis di Kota Medan.

Jika pemerintah membiarkan dan meloloskan begitu saja pelaku pengeroyokan yang diduga tiga orang tersebut, lanjutnya, maka era pemerintahan hari ini tidak ada bedanya dengan pemerintahan Orde Baru.

"Apa bedanya dengan Orde Baru, di mana para aktivis dibungkam dan dianiaya," tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya