Berita

Unggahan Ekonom Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya/Repro

Politik

Unggah Karikatur Cukong, Rizal Ramli: Ini Hasil Demokrasi Kriminal Didukung PT 20 Persen

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 12:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud jika demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi kriminal.

Hal tersebut ditegaskan begawan ekonomi Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya, Selasa (22/2). Dalam unggahannya, RR, sapaan Rizal Ramli turut melampirkan sebuah karikatur yang menggambarkan ketidakadilan.

Dalam karikatur tersebut, terlihat ada sebuah pohon dan tiga orang dengan peran berbeda-beda.


Salah seorang bertuliskan "Rakyat" digambarkan sedang menyiram pohon sembari membungkuk. Salah seorang lain bertulis "pemerintah" berdiri di atas punggung penyiram tanaman dan memetik buah pohon tersebut.

Buah lalu diberikan seorang lainnya yang berdiri santai dengan salah satu tangannya memegang uang kertas. Orang tersebut bertuliskan "Cukong".

Bagi Rizal Ramli, karikatur tersebut seperti menggambarkan kondisi bangsa yang berlandaskan demokrasi kriminal. Salah satu penyebabnya adalah ketidakbebasan rakyat dalam memilih pemimpin karena terganjal persyaratan presidential threshold.

"Ini hasil dari demokrasi kriminal didukung oleh threshold 20% persen," kata Rizal Ramli dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).

Oleh karenanya, ia mengajak kepada publik untuk memerangi demokrasi kriminal dengan menghilangkan rintangan kebebasan dalam memilih pemimpin, yakni presidential threshold 20 persen.

"Mari kita ubah menjadi demokrasi yang bersih dan amanah sehingga demokrasi bekerja untuk kemakmuran rakyat," tandasnya.

Soal ambang batas pencalonan presiden juga sudah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, akan banyak manfaat jika threshold nol persen dijalankan.

Pertama, tidak adanya ambang batas pendalonan akan membuat hasil pemilu lebih berkualitas. Selain itu juga akan memangkas ongkos politik yang selama ini terlalu tinggi dan berpotensi menjadi pemicu praktik korupsi.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya