Berita

Unggahan Ekonom Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya/Repro

Politik

Unggah Karikatur Cukong, Rizal Ramli: Ini Hasil Demokrasi Kriminal Didukung PT 20 Persen

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 12:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud jika demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi kriminal.

Hal tersebut ditegaskan begawan ekonomi Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya, Selasa (22/2). Dalam unggahannya, RR, sapaan Rizal Ramli turut melampirkan sebuah karikatur yang menggambarkan ketidakadilan.

Dalam karikatur tersebut, terlihat ada sebuah pohon dan tiga orang dengan peran berbeda-beda.


Salah seorang bertuliskan "Rakyat" digambarkan sedang menyiram pohon sembari membungkuk. Salah seorang lain bertulis "pemerintah" berdiri di atas punggung penyiram tanaman dan memetik buah pohon tersebut.

Buah lalu diberikan seorang lainnya yang berdiri santai dengan salah satu tangannya memegang uang kertas. Orang tersebut bertuliskan "Cukong".

Bagi Rizal Ramli, karikatur tersebut seperti menggambarkan kondisi bangsa yang berlandaskan demokrasi kriminal. Salah satu penyebabnya adalah ketidakbebasan rakyat dalam memilih pemimpin karena terganjal persyaratan presidential threshold.

"Ini hasil dari demokrasi kriminal didukung oleh threshold 20% persen," kata Rizal Ramli dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).

Oleh karenanya, ia mengajak kepada publik untuk memerangi demokrasi kriminal dengan menghilangkan rintangan kebebasan dalam memilih pemimpin, yakni presidential threshold 20 persen.

"Mari kita ubah menjadi demokrasi yang bersih dan amanah sehingga demokrasi bekerja untuk kemakmuran rakyat," tandasnya.

Soal ambang batas pencalonan presiden juga sudah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, akan banyak manfaat jika threshold nol persen dijalankan.

Pertama, tidak adanya ambang batas pendalonan akan membuat hasil pemilu lebih berkualitas. Selain itu juga akan memangkas ongkos politik yang selama ini terlalu tinggi dan berpotensi menjadi pemicu praktik korupsi.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya