Berita

Unggahan Ekonom Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya/Repro

Politik

Unggah Karikatur Cukong, Rizal Ramli: Ini Hasil Demokrasi Kriminal Didukung PT 20 Persen

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 12:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud jika demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi kriminal.

Hal tersebut ditegaskan begawan ekonomi Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya, Selasa (22/2). Dalam unggahannya, RR, sapaan Rizal Ramli turut melampirkan sebuah karikatur yang menggambarkan ketidakadilan.

Dalam karikatur tersebut, terlihat ada sebuah pohon dan tiga orang dengan peran berbeda-beda.

Salah seorang bertuliskan "Rakyat" digambarkan sedang menyiram pohon sembari membungkuk. Salah seorang lain bertulis "pemerintah" berdiri di atas punggung penyiram tanaman dan memetik buah pohon tersebut.

Buah lalu diberikan seorang lainnya yang berdiri santai dengan salah satu tangannya memegang uang kertas. Orang tersebut bertuliskan "Cukong".

Bagi Rizal Ramli, karikatur tersebut seperti menggambarkan kondisi bangsa yang berlandaskan demokrasi kriminal. Salah satu penyebabnya adalah ketidakbebasan rakyat dalam memilih pemimpin karena terganjal persyaratan presidential threshold.

"Ini hasil dari demokrasi kriminal didukung oleh threshold 20% persen," kata Rizal Ramli dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).

Oleh karenanya, ia mengajak kepada publik untuk memerangi demokrasi kriminal dengan menghilangkan rintangan kebebasan dalam memilih pemimpin, yakni presidential threshold 20 persen.

"Mari kita ubah menjadi demokrasi yang bersih dan amanah sehingga demokrasi bekerja untuk kemakmuran rakyat," tandasnya.

Soal ambang batas pencalonan presiden juga sudah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, akan banyak manfaat jika threshold nol persen dijalankan.

Pertama, tidak adanya ambang batas pendalonan akan membuat hasil pemilu lebih berkualitas. Selain itu juga akan memangkas ongkos politik yang selama ini terlalu tinggi dan berpotensi menjadi pemicu praktik korupsi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya