Berita

Unggahan Ekonom Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya/Repro

Politik

Unggah Karikatur Cukong, Rizal Ramli: Ini Hasil Demokrasi Kriminal Didukung PT 20 Persen

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 12:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud jika demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi kriminal.

Hal tersebut ditegaskan begawan ekonomi Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya, Selasa (22/2). Dalam unggahannya, RR, sapaan Rizal Ramli turut melampirkan sebuah karikatur yang menggambarkan ketidakadilan.

Dalam karikatur tersebut, terlihat ada sebuah pohon dan tiga orang dengan peran berbeda-beda.


Salah seorang bertuliskan "Rakyat" digambarkan sedang menyiram pohon sembari membungkuk. Salah seorang lain bertulis "pemerintah" berdiri di atas punggung penyiram tanaman dan memetik buah pohon tersebut.

Buah lalu diberikan seorang lainnya yang berdiri santai dengan salah satu tangannya memegang uang kertas. Orang tersebut bertuliskan "Cukong".

Bagi Rizal Ramli, karikatur tersebut seperti menggambarkan kondisi bangsa yang berlandaskan demokrasi kriminal. Salah satu penyebabnya adalah ketidakbebasan rakyat dalam memilih pemimpin karena terganjal persyaratan presidential threshold.

"Ini hasil dari demokrasi kriminal didukung oleh threshold 20% persen," kata Rizal Ramli dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/2).

Oleh karenanya, ia mengajak kepada publik untuk memerangi demokrasi kriminal dengan menghilangkan rintangan kebebasan dalam memilih pemimpin, yakni presidential threshold 20 persen.

"Mari kita ubah menjadi demokrasi yang bersih dan amanah sehingga demokrasi bekerja untuk kemakmuran rakyat," tandasnya.

Soal ambang batas pencalonan presiden juga sudah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, akan banyak manfaat jika threshold nol persen dijalankan.

Pertama, tidak adanya ambang batas pendalonan akan membuat hasil pemilu lebih berkualitas. Selain itu juga akan memangkas ongkos politik yang selama ini terlalu tinggi dan berpotensi menjadi pemicu praktik korupsi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya