Pengamat pemerintahan, Memed Chumaedi/Ist
Mantan Sekda Banten, Al Muktabar, menjadi polemik dalam beberapa hari ini. Akibatnya, dinamika politik di Banten menjadi tidak kondusif.
Orang nomor 3 di Banten itu dalam beberapa bulan terakhir menjadi catatan tersendiri dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
"Bagaimana seorang Sekda yang telah ramai mengundurkan diri (berpolemik) tiba-tiba ada kebijakan yang justru malah buat blunder, malah dikembalikan kembali haknya," ucap pengamat Pemerintahan dari Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT), Memed Chumaedi, dikutip
Kantor Berita RMOLBanten, Senin, (21/2).
Menurut Memed, apa yang dilakukan oleh sekda sebagai personal untuk membela haknya adalah suatu kewajaran.
"Akan tetapi ada suatu hal yang membuat pemerintahan ini kok malah seperti guyonan yang disengaja. Bagaimana prosesnya, hingga pada tahapan akhir konferensi pers gubernur untuk mengembalikan haknya," ucap Memed.
Ditambahkan Memed, hal tersebut jadi contoh bagaimana kebobrokan administrasi yang dibuat oleh pemerintah menjadi catatan buruk dalam sistem pemerintahan di Banten.
"Pengakuan awalnya mengundurkan diri tapi ketika melihat ada sisi kelemahan kemudian pak Muktabar berujar dan mengaku tidak pernah mengundurkan diri. kesannya kok pemerintahan ini jadi guyonan by design," tegas Memed.
Memed menilai bahwa kecerobohan administrasi yang dibuat oleh Wahidin Halim (WH) selaku gubernur memiliki kesan tak profesional dalam menjalankan sistem birokrasi. Gubernur WH terkesan terjebak dan tidak mau mengambil resiko penuh atas terjadinya polemik ini.
"Buruknya penataan birokrasi menjadi pesan bahwa akhir kinerja gubernur ini malah menyengajakan "goal bunuh diri" menjadi liar kemana-mana dan Gubernur WH cenderung main aman," terangnya.
Seharusnya, kata Memed, Gubernur WH harus bersikap gentlemen bahwa Al Muktabar telah membuat polemik. Sehingga gubernur harus mengambil sikap (menegur keras) kepada bawahannya yang telah menyalahi administrasi yang berujung pada polemik berkepanjangan.
"Sikap gubernur harus tegas mengambil pilihan bijak walaupun penuh resiko, ketimbang terus berpolemik lebih baik ambil pilihan meneruskan PLT sekda dan memberikan wewenang kepada Pj gubernur ke depan untuk melakukan open bidding sekda ke depannya," tegas Memed.
Saat ini WH masih pengajuan ke Kemendagri. Seharusnya ketika polemik ini terjadi dalam waktu lama dan Al Muktabar juga tidak bekerja dalam waktu yang lama, etikanya lebih baik legowo meninggalkan kursi sekda.
"Yang terpenting bahwa Al Muktabar sudah membuktikan bahwa dirinya tidak bermasalah dan ibarat permainan gubernur sudah kalah 1-0. Pilihan bijaknya pak Al Muktabar kembali posisinya sebagai widyaiswara," ucapnya.
"Artinya gini, dia (Al Muktabar) sudah membuktikan dirinya tidak bermasalah, tapi harus legowo bahwa polemik yang sudah dilakukan itu melanggar etika," tandas Memed.
