Berita

Kunjungan pengurus PB PMII ke Desa Wadas untuk mencari fakta/Ist

Politik

Kunjungi Desa Wadas, PB PMII: Negara Telah Menindas Rakyatnya Sendiri

SENIN, 21 FEBRUARI 2022 | 02:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ada dugaan pelanggaran HAM berat dalam insiden di Desa Wadas beberapa hari lalu. Ini merupakan bagian dari temuan yang didapat Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dalam upaya pencarian fakta di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

"PB PMII melakukan kunjungan langsung ke Wadas guna mencari fakta di lapangan terkait perkembangan konflik berdarah Wadas," uca[ Ketua PB PMII Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, Ahmad Latif, kepada media, Minggu (20/2).

Latif mengakui pihaknya pihaknya telah mengantongi beberapa bukti yang cukup kuat terkait konflik di Desa Wadas.


"Selain pelanggaran HAM berat yang dilakukan Negara terhadap warga Wadas, kemudian ada dugaan pencaplokan lahan secara paksa oleh Negara dengan mengerahkan personel kepolisian. Pada gilirannya Negara melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri," jelas Latif.

Dalam proses pemaksaan ini diduga ada upaya manipulatif yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

Latif memaparkan, Wadas adalah tempat para ksatria. Tempat peninggalan sejarah. Sehingga, tak elok ketika Negara kelihatan ngotot untuk melakukan perampasan secara paksa terhadap tanah warga Wadas membuka penambang batu andesit.

Lanjut Latif, PB PMII telah menemukan sejumlah bukti-bukti penting terkait relasi kuasa pembangunan di Desa Wadas dan Bendungan Bener, Purworejo.

"PB PMII menemukan sejumlah fakta tentang adanya dugaan keterlibatan aktor politik dan aktor oligarki dalam konflik Wadas," ungkap Latif.

Ia pun memastikan PB PMII akan mengawal proses ini. Pun akan melaporkan sejumlah pihak kepada aparat penegak hukum (APH) terkait konflik Wadas dan gelontoran dana Negara.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya