Berita

Ilustasi

Politik

Pupuk Subsidi Langka, Petani Disarankan Inovasi Produksi Pupuk Organik

SABTU, 19 FEBRUARI 2022 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kalangan petani diminta untuk berinovasi dalam memproduksi pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, selain mengurangi ketergantungan, penggunaan pupuk organik secara mandiri akan hasilkan kualitas pertanian yang bagus.

“Hasil pertanian non pestisida itu kualitasnya lebih bagus dan pasarnya bisa lebih besar. Pupuk organik itu makin menguntungkan ke depan. Seharusnya petani memang bisa memproduksi sendiri,” ujar Syahrul dalam keterangannya, Sabtu (19/2),


Kata dia, para petani akan diberikan pelatihan oleh para penyuluh pertanian untuk memproduksi pupuk organik secara baik dan benar

“Tinggal diajarkan bagaimana mengumpul kompos. Itu memang butuh keahlian dan itu peran penyuluh untuk mengajarkan,” katanya.
 
Pernyataan Syahrul diamini Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Mahyeldi. Dia mengimbau masyarakat yang bergerak di sektor pertanian bisa memproduksi pupuk organik untuk menjawab kelangkaan pupuk bersubsidi yang belakangan terjadi.

Di Sumatera Barat, kata Mahyeldi, petani sudah disiapkan pusat pengolahan pupuk organik yang bisa dimanfaatkan.
 
"Mengoptimalkan aktivitas produksi pupuk organik melalui pengembangan dan pemanfaatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang ada di Sumatera Barat," kata Mahyeldi.

Cara sederhana lainnya untuk membuat pupuk organik, kata Mahyeldi, masyarakat tidak perlu membakar jerami. Tetapi, memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan kompos serta mengembalikannya ke lahan.

"Memanfaatkan limbah pertanian (pangan, sayuran, buah-buahan, perkebunan dan tanaman lainnya) sebagai bahan baku pengomposan atau produksi pupuk organik (kompos)," terangnya..

Selain itu, lanjutnya, masyarakat bisa memanfaatkan limbah peternakan sebagai pupuk organik dalam bentuk padat maupun cair.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya