Berita

Tangkapan layar petisi dukungan untuk Nurhayati/Repro

Nusantara

Jadi Tersangka Usai Laporkan Korupsi Dana Desa, Nurhayati Dapat Petisi Dukungan

SABTU, 19 FEBRUARI 2022 | 00:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penetapan tersangka terhadap pelapor korupsi dana desa yang merupakan Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Nurhayati, turut menarik simpati publik. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya petisi dukungan di laman change.org.

Dalam petisi berjudul "Berikan keadilan buat Bu Nurhayati dari Mundu, Cirebon, Indonesia" yang dibuat akun Andi Kasman, telah ada lebih dari 400 orang yang mendukung dengan memberikan tanda tangannya.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, Sutara, mengakui pihaknya juga tengah menyebarkan petisi dukungan untuk Nurhayati ke sesama komunitas perangkat desa se-Indonesia.


“Jadi untuk petisi sedang disebar oleh para pengurus PPDI di tiap daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke,” kata Sutara kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (18/2).

Sutara menilai, penetapan Nurhayati sebagai tersangka dalam perkara korupsi dana desa sebesar Rp 800 juta yang dilakukan Kuwu Desa Citemu, Supriyadi, tidak bisa didiamkan.

“Kami tidak bisa membiarkan seorang pelapor korupsi ditetapkan jadi tersangka, ini menjadi preseden buruk bagi pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.

“Karena korupsi yang dilakukan oleh oknum Kuwu Citemu ini ikut menyeret perangkat Desa, yang tidak ikut menikmati korupsi dana desa tersebut,” kata Sutara.

Sutara mengungkapkan, Nurhayati hidup dalam kesederhanaan. Di mana kedua anaknya saat ini sampai terlantar dan diurus tetangganya. Pasalnya, suami Nurhayati hanya bekerja sebagai nelayan yang baru bisa pulang melaut beberapa bulan sekali.

“Setelah Nurhayati ini jatuh sakit dan dirawat di RS Pelabuhan Kota Cirebon, kedua anaknya diurus oleh tetangganya, artinya kondisi kehidupan Nurhayati ada dalam keterbatasan,” jelas Sutara.

Di samping itu, Sutara juga meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD setempat untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum kasus korupsi dana desa tersebut.

“Kami minta Bupati dan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon turun tangan untuk memperjelas kasus korupsi Dana Desa Citemu,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

Platform X Setor Denda ke Negara Atas Pelanggaran Konten Pornografi

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04

Prabowo Komitmen Tindak Tegas Pembalakan Liar di Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:02

KPK Sebut Temuan BPK Soal Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Jadi Informasi Tambahan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43

Prabowo Pastikan Distribusi Pangan Jangkau Wilayah Bencana Terisolasi

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:16

Cuaca Jabodetabek Cenderung Cerah Berawan di Akhir Pekan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:01

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:51

KPK Masih Telusuri Dugaan Alur Perintah Hingga Aliran Uang ke Bupati Pati Sudewo

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:17

JEKATE Running Series Akan Digelar di Semua Wilayah Jakarta

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:08

PAM Jaya Didorong Turun Tangan Penuhi Air Bersih Korban Banjir Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:40

PKS Jakarta Sumbang Rp 1 M untuk Korban Bencana Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:31

Selengkapnya