Berita

Bendera Korea Utara (Ilustrasi)/Net

Dunia

Survei: Mayoritas Siswa Korea Selatan Mendukung Unifikasi Korea

JUMAT, 18 FEBRUARI 2022 | 13:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Satu dari empat siswa Korea Selatan berpikir bahwa penyatuan dengan Korea Utara, atau unifikasi, tidak diperlukan.

Begitu hasil survei online yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Unifikasi Korea Selatan terhadap 72.524 siswa SD, SMP, dan SMA yang dirilis pada Jumat (18/2).

Survei yang dilakukan pada 1 November hingga 10 Desember 2021 itu, sebanyak 61,2 persen siswa menjawab bahwa unifikasi itu perlu. Sedangkan 25 persen lainnya mengatakan bahwa unifikasi tidak perlu.

Selain itu, survei itu juga menunjukkan bahwa tingkat mahasiswa yang menentang unifikasi meningkat untuk tahun ketiga berturut-turut, dari semula 19,4 persen pada 2019 dan 24,2 persen pada 2020.

Dikabarkan Yonhap, mereka yang mendukung unifikasi memiliki sejumlah alasan kuat, di antaranya yang paling banyak disebut adalah pengurangan ancaman perang (27,2 persen), diikuti oleh alasan ras yang sama (25,5 persen) dan penyelesaian masalah keluarga yang terpisah (20,9 persen).

Sementara itu, di sisi lain, mereka yang menentang unifikasi juga memiliki alasan kuat, seperti beban ekonomi (29,8 persen), potensi masalah sosial setelah penyatuan (25 persen) dan perbedaan politik antara Selatan dan Utara (17 persen).

Sementara itu, di sisi lain, mereka yang menentang unifikasi juga memiliki alasan kuat, seperti beban ekonomi (29,8 persen), potensi masalah sosial setelah penyatuan (25 persen) dan perbedaan politik antara Selatan dan Utara (17 persen).

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas siswa yang menjadi responden menganggap Korea Utara sebagai mitra kerja sama (52,6 persen). Namun presentase ini turun 2,1 poin dari 54,7 persen yang dihitung pada tahun sebelumnya.

Survei yang sama juga menemukan bahwa tingkat penilaian negatif siswa Korea Selatan terhadap Korea Utara turun 5 poin persentase, sedangkan penilaian positif naik 3,5 poin persentase dalam setahun.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya