Berita

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berjalan selama pertemuan di istana kepresidenan di Bogor, Indonesia pada 7 Oktober 2019/Reuters

Global

Tinjauan Sejarah: Belanda Gunakan Kekerasan Berlebihan dan Tidak Etis Selama Perang Kemerdekaan RI

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 19:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Militer Belanda terlibat dalam kekerasan yang sistematis, berlebihan dan tidak etis selama perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1949.

Begitu hasil tinjauan sejarah yang dipaparkan pada konferensi pers yang digelar Kamis (17/2). Studi sejarah itu sendiri didanai oleh pemerintah Belanda pada tahun 2017 lalu dan dilakukan oleh akademisi dan pakar dari kedua negara.

Dikabarkan Channel News Asia, pemerintah Belanda sendiri tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya akan perang di masa lalu.

Namun pada tahun 2013 lalu, duta besar Belanda untuk Indonesia mengeluarkan permintaan maaf atas eksekusi mati yang pernah dilakukan semasa perang.

Kemudian pada tahun 2020, dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Willem-Alexander membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas "kekerasan yang berlebihan" selama konflik.

Pada Oktober 2020, pemerintah Belanda mengatakan akan menawarkan kompensasi hingg 5.000 euro kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik.

Pada Oktober 2020, pemerintah Belanda mengatakan akan menawarkan kompensasi hingg 5.000 euro kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya