Berita

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berjalan selama pertemuan di istana kepresidenan di Bogor, Indonesia pada 7 Oktober 2019/Reuters

Dunia

Tinjauan Sejarah: Belanda Gunakan Kekerasan Berlebihan dan Tidak Etis Selama Perang Kemerdekaan RI

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 19:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Militer Belanda terlibat dalam kekerasan yang sistematis, berlebihan dan tidak etis selama perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1949.

Begitu hasil tinjauan sejarah yang dipaparkan pada konferensi pers yang digelar Kamis (17/2). Studi sejarah itu sendiri didanai oleh pemerintah Belanda pada tahun 2017 lalu dan dilakukan oleh akademisi dan pakar dari kedua negara.

Dikabarkan Channel News Asia, pemerintah Belanda sendiri tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya akan perang di masa lalu.

Namun pada tahun 2013 lalu, duta besar Belanda untuk Indonesia mengeluarkan permintaan maaf atas eksekusi mati yang pernah dilakukan semasa perang.

Kemudian pada tahun 2020, dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Willem-Alexander membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas "kekerasan yang berlebihan" selama konflik.

Pada Oktober 2020, pemerintah Belanda mengatakan akan menawarkan kompensasi hingg 5.000 euro kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik.

Pada Oktober 2020, pemerintah Belanda mengatakan akan menawarkan kompensasi hingg 5.000 euro kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya