Berita

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berjalan selama pertemuan di istana kepresidenan di Bogor, Indonesia pada 7 Oktober 2019/Reuters

Dunia

Tinjauan Sejarah: Belanda Gunakan Kekerasan Berlebihan dan Tidak Etis Selama Perang Kemerdekaan RI

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 19:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Militer Belanda terlibat dalam kekerasan yang sistematis, berlebihan dan tidak etis selama perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1949.

Begitu hasil tinjauan sejarah yang dipaparkan pada konferensi pers yang digelar Kamis (17/2). Studi sejarah itu sendiri didanai oleh pemerintah Belanda pada tahun 2017 lalu dan dilakukan oleh akademisi dan pakar dari kedua negara.

Dikabarkan Channel News Asia, pemerintah Belanda sendiri tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya akan perang di masa lalu.

Namun pada tahun 2013 lalu, duta besar Belanda untuk Indonesia mengeluarkan permintaan maaf atas eksekusi mati yang pernah dilakukan semasa perang.

Kemudian pada tahun 2020, dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Willem-Alexander membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas "kekerasan yang berlebihan" selama konflik.

Pada Oktober 2020, pemerintah Belanda mengatakan akan menawarkan kompensasi hingg 5.000 euro kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik.

Pada Oktober 2020, pemerintah Belanda mengatakan akan menawarkan kompensasi hingg 5.000 euro kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya