Ketua PPP Aceh Mengaku Tak Konfirmasi Pencantuman Nama Pengurus Partai

Polemik penolakan sejumlah pihak yang dirinya tiba-tiba masuk dalam daftar kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh masih berlanjut.

Diakui, Ketua DPW PPP Aceh, Amiruddin Idris, pihaknya memang tidak mengonfirmasi sejumlah nama yang masuk dalam daftar kepengurusan wilayah Aceh yang dikeluarkan oleh DPP PPP.

"Karena proses terlalu lama, bisa saja ada yang tidak bersedia dicantumkan namanya dalam kepengurusan," terang Amiruddin kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (17/2).

Amiruddin Idris mengatakan, PPP Aceh juga melakukan pertemuan dengan sejumlah kader yang mengundurkan diri dari kepengurusan. Ada beberapa nama yang tidak bersedia dicantumkan dalam kepengurusan partai.

“Tetapi mereka tetap masih bersama PPP Aceh," ujar Amiruddin.

Proses penyusunan pengurus yang dilakukan, ditegaskan Amiruddin, sudah sesuai dengan peraturan organisasi yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Beberapa hari lalu, Sekretaris Majelis Syariah dan tiga anggota Majelis Syariah DPW PPP Aceh mengundurkan diri. Mereka merupakan pimpinan dayah beberapa daerah di Aceh.

Sekretaris Majelis Syariah DPW PPP Aceh yang mengundurkan diri merupakan Pimpinan Pondok Pesantren, Subulussalam.

Lalu ada Pimpinan Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng, Pidie Jaya, Tgk Anwar Usman; Pimpinan Dayah di Aceh Selatan, Tgk. Abdul Azis; serta Tgk Muniruddin M Diah, Pimpinan Dayah Babul Ilmu Kiran Pidie Jaya.

Sebelumnya, sejumlah pegawai negeri sipil juga mengundurkan diri dari kepengurusan PPP Aceh. Sebab masuknya nama mereka ke dalam struktur PPP Aceh dilakukan tanpa izin. Satu di antaranya adalah Warrul Walidin, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.