Berita

Ilustrasi tambang batu andesit di Desa Wadas/Net

Politik

Proyek Tambang Batu Andesit di Wadas, Keinginan PDIP atau untuk Biaya Nyapres?

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kontraktor tambang batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang diperuntukkan sebagai material pembangunan Bendungan Bener, belum juga diungkap pemerintah pusat maupun daerah.

Wajar jika kecurigaan muncul dari sejumlah kalangan. Khususnya terhadap PDI Perjuangan yang hingga kini tidak juga ambil sikap nyata menyelesaikan persoalan yang membuat resah warga Wadas.

Kecurigaan makin kuat, karena anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menemukan fakta bahwa Desa Wadas tidak masuk sebagai wilayah penambangan jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo.


Herannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan IPL untuk penambangan di Wadas mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener. Padahal, ada lima titik lokasi di Purworejo yang sudah memiliki izin tambang batu andesit.

Tak hanya itu, Nasir juga menemukan sebab awal kekisruhan di Wadas karena muncul kajian ahli dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit.

Terkait hal ini, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memandang fungsi pengawasan dari PDIP yang memiliki kader yang duduk sebagai anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi Jateng hingga Purworejo tak tampak.

"Memang spirit membela rakyat kecil sudah hilang di tataran legislatif, hanya kelompok civil society yang bersuara lantang membela kaum tertindas," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (17/2).

Karena hal tersebut, Jerry mempertanyakan dari pihak mana ide atau gagasan penambangan batu andesit di Wadas tersebut lahir. Ia juga menduga ada keberpihakan dari PDIP terhadap izin penambangan batu andesit di Wadas.

"Kan ada beberapa opsi. Apakah ini keinginan PDIP di bawah bayang-bayang oligarki. Ataukah ini lahan meraup keuntungan politis untuk biaya capres," tuturnya.

"Karena sampai sekarang belum disentuh jika ada kontraktor siapa pemilik perusahaannya," demikian Jerry.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya