Berita

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian/Net

Dunia

Tak Percaya Pada AS, Iran Ingin Jaminan Politik Sebelum Hidupkan Kesepakatan Nuklir

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 08:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran meminta Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya untuk memberikan jaminan, setidaknya dalam bentuk pernyataan politik, bahwa mereka berkomitmen atas kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan, jaminan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan Teheran yang telah kandas lantaran langkah sepihak AS yang meninggalkan JCPOA pada 2018 dan menerapkan lebih banyak sanksi kepada Iran.

"Setidaknya parlemen atau ketua parlemen mereka, termasuk Kongres AS, dapat menyatakan dalam bentuk pernyataan politik komitmen mereka terhadap kesepakatan dan kembali ke implementasi JCPOA," ujarnya kepada The Financial Times, Rabu (16/2).


Permintaan itu muncul di tengah hampir rampungnya negosiasi untuk menghidupkan kembali JCPOA di Wina, Austria.

"Pada prinsipnya, opini publik di Iran tidak dapat menerima sebagai jaminan kata-kata seorang kepala negara, apalagi Amerika Serikat, karena penarikan Amerika dari JCPOA," lanjut Amirabdollahian.

JCPOA ditandatangani oleh China, Jerman, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Iran, serta Uni Eropa, pada tahun 2015. Kesepakatan ini memberikan pelonggaran sanksi sebagai imbalan bagi Iran yang membatasi program nuklirnya.

Pada 2018, mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Sebagai tanggapan, Iran mengumumkan pengurangan bertahap komitmennya berdasarkan kesepakatan, menghapus pembatasan yang ditempatkan pada penelitian nuklir dan pengayaan uranium.

Setelah menjabat pada Januari 2021, Presiden AS Joe Biden berusaha untuk menghidupkan kembali kesepakatan dan memperbarui komitmen AS di bawah JCPOA.

Negosiasi semua pihak terkait diluncurkan di Wina pada April 2021. Selama putaran ketujuh pembicaraan, selesai pada 17 Desember, kedua pihak menyetujui dua rancangan kesepakatan baru yang mencerminkan kepentingan Iran. Putaran kedelapan dimulai pada 27 Desember dan diperkirakan akan segera berakhir.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya