Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Bu Mega, Kenapa PDIP Bisu Warga Wadas Ditindas Pemerintah, Cuma Butuh Pas Pemilu?

RABU, 16 FEBRUARI 2022 | 14:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap tegas PDI Perjuangan terhadap petugas partainya yang menjalankan proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Tengah, yakni Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo, terkait pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, dipertanyakan publik.

Pasalnya, hingga saat ini tidak ada pernyataan tegas dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada dua kadernya tersebut.

Padahal, pelaksanaan PSN tersebut dianggap bertentangan lantaran memasukkan penambangan batu andesit di Desa Wadas sebagai bagian dari PSN.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, warga Desa Wadas yang menentang penambangan batu andesit di wilayahnya merupakan rakyat kecil, yang seharusnya dilindungi hak hidupnya oleh PDIP yang jargon politiknya "partai wong cilik".

"Saya kira PDIP harus keras dan tegas ke Ganjar dan Jokowi. Kalau perlu diskors kalau tak mampu pecat. Kan jargon mereka peduli wong cilik," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/2).

Namun hingga hari ini, sikap tegas maupun keberpihakan PDIP kepada warga Wadas tak kunjungan terlihat secara nyata.

Sebagai contoh, Jerry sama sekali belum mendengar pembelaan anggota DPRD dari wilayah Jawa Tengah yang mendukung penolakan warga Wadas terhadap penambangan batu andesit di wilayahnya, sebagai material pengurukan lokasi pembangunan Bendungan Bener di Desa Guntur yang berjarak sekitar 10 km dari wilayah yang akan dijadikan penambangan.

Maka dari itu, Jerry memandang perlu bagi anggota parlemen fraksi PDIP untuk bertindak mendukung warga Desa Wadas, jika tidak ingin dianggap munafik karena hanya memerlukan warga ketika ada pemilihan umum (Pemilu) saja.

"Anggota DPR Dapil Purworejo harus angkat suara, jangan diam membisu. Jangan hanya butuh suara elektoral waktu Pileg tapi tak mau membela hak-hak mereka," demikian Jerry.

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

Aceh Selatan Terendam Banjir hingga Satu Meter

Jumat, 11 Oktober 2024 | 23:58

Prabowo Bertemu Elite PKS, Gerindra: Dukungan Moral Jelang Pelantikan

Jumat, 11 Oktober 2024 | 23:39

Saham Indomie Kian Harum, IHSG Bangkit 0,54 Persen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 23:26

Ini Alasan Relawan Jokowi dan Prabowo Pilih Dukung Rido

Jumat, 11 Oktober 2024 | 23:19

Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Ukir Sejarah

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:54

Pensiun Jadi Presiden, Jokowi Bakal Tetap Rutin Kunjungi IKN

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:42

Sosialisasi Golden Visa Bidik Top Investor di Bekasi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:31

Soal Kasus Alex Marwata, Kapolda Metro: Masalah Perilaku Kode Etik yang Jadi Pidana

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:26

Kontroversi Gunung Padang: Perdebatan Panjang di Dunia Arkeolog

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:20

ASDP Ajukan Praperadilan Buntut Penyitaan Barbuk, KPK Absen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:17

Selengkapnya