Berita

Posterk kampanye bertuliskan, "Hari ini tembakau, besok sosis?" di Swiss/Reuters

Dunia

Swiss Menggelar Referendum Soal Larangan Iklan Tembakau

MINGGU, 13 FEBRUARI 2022 | 19:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga Swiss pergi ke tempat pemungutan suara pada akhir pekan ini untuk memberikan suara mereka atas referendum sejumlah hal, termasuk larangan iklan tembakau di mana anak muda mungkin melihatnya.

Swiss meupakan salah satu negara yang menandatangani Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bersejarah dan dinegosiasikan di Jenewa hampir 20 tahun yang lalu.

Namun, sejak saat itu Swiss menjadi satu-satunya negara di Eropa yang belum meratifikasinya, karena undang-undang periklanannya tidak sesuai.

Dibandingkan dengan sebagian besar Eropa, harga rokok di Swiss cenderung lebih murah dan 27 persen orang dewasa Swiss merokok. Presentase ini lebih tinggi dari rata-rata orang Eropa.

Meski Swiss memiliki citra sebagai negara yang sehat dan ramah lingkungan, namun negara itu memiliki peraturan tembakau yang paling longgar di Eropa. Jika di Inggris, Prancis dan Jerman larangan rokok telah diterapkan di pub, Swiss masih memperbolehkan.

Sebelumnya, sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk memperkenalkan pembatasan yang lebih ketat dalam hal rokok telah ditolak di parlemen.

Sebelumnya, sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk memperkenalkan pembatasan yang lebih ketat dalam hal rokok telah ditolak di parlemen.

Bahkan sekarang, setelah para juru kampanye mengumpulkan cukup banyak tanda tangan untuk memaksa referendum menuntut larangan iklan rokok, pemerintah Swiss tetap merekomendasikan suara "Tidak".

Mereka yang mendukung larangan iklan rokok mengatakan bahwa pemerintah keberatan soal langkah tersebut lantaran banyak kehadiran perusahaan tembakau besar dunia di negara itu. Sebagai contoh, Philip Morris, British American Tobacco dan Japan Tobacco memiliki kantor pusat di Swiss.

Industri tembakau sendiri diperkirakan menyumbang lebih dari 6 miliar dolar AS per tahun untuk ekonomi Swiss, dan mempekerjakan lebih dari 11 ribu orang di negara tersebut.

Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh pengawas industri STOP tentang kemampuan 80 negara untuk menolak campur tangan industri tembakau, menempatkan Swiss di urutan kedua setelahnya.

"Ini benar-benar menimbulkan banyak pertanyaan," kata Andy Rowell, seorang peneliti di Kelompok Penelitian Pengendalian Tembakau Universitas Bath, yang mengerjakan penelitian ini.

"Anda benar-benar harus bertanya-tanya tentang pengaruh yang tidak semestinya," sambungnya.

Dikabarkan BBC, Swiss memiliki 9.000 kematian terkait tembakau setiap tahun dan biaya pengobatan penyakit terkait tembakau menguras sistem kesehatan. Hal ini juga mendorong naiknya biaya asuransi kesehatan, yang harus dibayar setiap orang, baik perokok maupun bukan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya