Berita

Posterk kampanye bertuliskan, "Hari ini tembakau, besok sosis?" di Swiss/Reuters

Dunia

Swiss Menggelar Referendum Soal Larangan Iklan Tembakau

MINGGU, 13 FEBRUARI 2022 | 19:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga Swiss pergi ke tempat pemungutan suara pada akhir pekan ini untuk memberikan suara mereka atas referendum sejumlah hal, termasuk larangan iklan tembakau di mana anak muda mungkin melihatnya.

Swiss meupakan salah satu negara yang menandatangani Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bersejarah dan dinegosiasikan di Jenewa hampir 20 tahun yang lalu.

Namun, sejak saat itu Swiss menjadi satu-satunya negara di Eropa yang belum meratifikasinya, karena undang-undang periklanannya tidak sesuai.

Dibandingkan dengan sebagian besar Eropa, harga rokok di Swiss cenderung lebih murah dan 27 persen orang dewasa Swiss merokok. Presentase ini lebih tinggi dari rata-rata orang Eropa.

Meski Swiss memiliki citra sebagai negara yang sehat dan ramah lingkungan, namun negara itu memiliki peraturan tembakau yang paling longgar di Eropa. Jika di Inggris, Prancis dan Jerman larangan rokok telah diterapkan di pub, Swiss masih memperbolehkan.

Sebelumnya, sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk memperkenalkan pembatasan yang lebih ketat dalam hal rokok telah ditolak di parlemen.

Sebelumnya, sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk memperkenalkan pembatasan yang lebih ketat dalam hal rokok telah ditolak di parlemen.

Bahkan sekarang, setelah para juru kampanye mengumpulkan cukup banyak tanda tangan untuk memaksa referendum menuntut larangan iklan rokok, pemerintah Swiss tetap merekomendasikan suara "Tidak".

Mereka yang mendukung larangan iklan rokok mengatakan bahwa pemerintah keberatan soal langkah tersebut lantaran banyak kehadiran perusahaan tembakau besar dunia di negara itu. Sebagai contoh, Philip Morris, British American Tobacco dan Japan Tobacco memiliki kantor pusat di Swiss.

Industri tembakau sendiri diperkirakan menyumbang lebih dari 6 miliar dolar AS per tahun untuk ekonomi Swiss, dan mempekerjakan lebih dari 11 ribu orang di negara tersebut.

Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh pengawas industri STOP tentang kemampuan 80 negara untuk menolak campur tangan industri tembakau, menempatkan Swiss di urutan kedua setelahnya.

"Ini benar-benar menimbulkan banyak pertanyaan," kata Andy Rowell, seorang peneliti di Kelompok Penelitian Pengendalian Tembakau Universitas Bath, yang mengerjakan penelitian ini.

"Anda benar-benar harus bertanya-tanya tentang pengaruh yang tidak semestinya," sambungnya.

Dikabarkan BBC, Swiss memiliki 9.000 kematian terkait tembakau setiap tahun dan biaya pengobatan penyakit terkait tembakau menguras sistem kesehatan. Hal ini juga mendorong naiknya biaya asuransi kesehatan, yang harus dibayar setiap orang, baik perokok maupun bukan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya