Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Analisis Sudra: Pupuk Bersubsidi Tidak Langka, Jumlahnya Memang Terbatas

MINGGU, 13 FEBRUARI 2022 | 03:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak tepat memunculkan istilah kelangkaan pupuk bersubsidi. Tetapi, realitasnya adalah jumlah pasokan pupuk bersubsidi yang memang terbatas.

Begitu analisis Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra), Surya Vandiantara, dalam menyikapi kabar kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani.

"Sebenarnya kalau kita mau untuk amati, tidak bisa disebut sebagai kelangkaan, lebih tepatnya mungkin disebut keterbatasan jumlah. Karena menurut saya mengenai pupuk subsidi, kita perlu memahami permasalahan yang ada secara holistik," ujar Surya kepada wartawan, Sabtu (12/2).


Dikatakan Surya, pupuk bersubdisi sejatinya adalah stimulus bagi petani dalam meningkatkan hasil tani. Faktanya, pupuk subsidi justru memberikan efek ketergantungan kepada petani.

Persoalanya, kata dia, selama ini sekalipun sudah dipasok pupuk bersubsidi, kebanyakan petani tidak merasakan maksimal hasil produksi pertanian mereka.

"Kalau saja keuntungan dari pertanian mereka bisa maksimal, maka para petani akan sejahtera, Sehingga, ketergantungan akan pupuk subsidi pun akan berkurang dengan sendirinya. Karena petani akan lebih mampu untuk mendapatkan pupuk selain yang bersubsidi," terangnya.  

Lanjutnya, selama ini keuntungan petani tidak maksimal bukan karena hasil panen yang tidak bagus. Melainkan, lebih kepada permainan para pengepul atau tengkulak hasil pertanian.

"Mereka memainkan langsung harga, dengan membeli secara murah dari petani sedangkan menjual dengan harga yang pastinya jauh lebih tinggi, belum lagi kalau musim panen raya impor malah masuk, hal tersebut tentu menghancurkan harga jual petani," paparnya.

Selain itu, terkait polemik sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang dikritik menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi, Surya menegaskan, hal tersebut tidaklah tepat.

Menurutnya, tidak ada yang salah dalam sistem e-RDKK, karena distribusi pupuk subsidi harus sesuai dengan data.

"Dalam hal ini sistem yang dikembangkan Kementerian Pertanian yakni e-RDKK, saya pikir sudah cukup baik. Karena akan sangat lebih serampangan lagi nanti distribusi pupuknya apabila sistem pengumpuluan datanya tidak memadai," katanya.

Masih kata Surya, terkait solusi pupuk bagi petani harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh, bukan hanya persoalan di sistem hitung, tetapi terkait kesejahteraan para petani itu sendiri.

"Kuncinya adalah inovasi. Pemerintah harus bisa menghadirkan sistem pasar yang baik, di mana para petani bisa menjual langsung produknya ke masyarakat tanpa harus melalui tangan pengepul," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya