Berita

Desain Ibukota Negara di Kalimantan Timur/Net

Politik

Dukung IKN, Pandawa Minta Ada Keterlibatan Putra Daerah di Struktur Badan Otorita

SABTU, 12 FEBRUARI 2022 | 22:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah tokoh dan putra daerah Kalimantan menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Ketua DPW Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Kalimantan Timur, Hairul Huda mengatakan, pindah IKN menjadi sebuah solusi terbaik untuk membangun pemerataan ekonomi, terutama di wilayah timur Indonesia.

"Dengan lahirnya pemindahan ibukota akan jadi solusi terbaik agar pemerataan ekonomi Indonesia dapat terwujud," ujar Huda dalam acara diskusi daring yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC), Sabtu (12/2).


Diakui Huda, pemuda Kaltim merasa bangga dengan rencana pemindahan ibukota ke wilayahnya. Kata dia, dengan pindahnya ibukota, maka masyarakat Kaltim dapat merasakan atmosfer pusat pemerintahan secara langsung.

"Kita optimis dengan hasil pembangunan IKN. Sekarang mari sama-sama kita menatap dan berharap IKN sukses dan dapat menjadi pemerataan pembangunan di Kaltim," jelasnya.

Terkait struktur badan otorita IKN, kata Huda, memang merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, dia berharap ada keterwakilan masyarakat Kaltim di badan otoritaria.

"Jadi jangan sampai ada kepentingan sepihak, karena untuk pendekatan secara kultur harus ada cara kedaerahan yang harus disepakati. Tokoh-tokoh Kaltim punya kemampuan dalam pendekatan itu, sehingga aspirasi masyarakat dapat terwujud," tandasnya.

Dalam diskusi ini turut hadir sebagai pembicara yakni anggota Komisi X DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian, guru besar Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono, dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya