Berita

Ketua PP Ansor Luqman Hakim/Net

Politik

Desa Wadas Belum Pulih, Ketua PP Ansor Minta PLN Hidupkan Lagi Aliran Listrik

SABTU, 12 FEBRUARI 2022 | 14:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor dapati kondisi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, belum sepenuhnya pulih usaih gejolak yang pecah pada Selasa pagi (8/2).

Gejolak akibat gesekan antar warga yang pro dan kontra pengukuran lahan penambangan batu andesit yang akan dipakai untuk membangun  Bendungan Bener. Akibatnya, beberapa orang diamankan aparat walau kemudian dipulangkan.

Catatan LBH Ansor, sampai Jumat malam (11/2), banyak warga yang masih trauma atas peristiwa pengepungan, penangkapan dan penahanan warga oleh aparat polisi. Terlebih, masih sangat banyak polisi berjaga dengan senjata lengkap dan membawa anjing pelacak (K-9).


Begitu juga Listrik PLN masih padam dan terjadi sejak hari Senin (7/2). Sinyal seluler sulit diperoleh menyebabkan informasi dari Desa Wadas tidak mudah diakses. Desa Wadas masih terisolir.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua PP Ansor Luqman Hakim meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan seluruh aparat meninggalkan Desa Wadas untuk mengurangi dampak trauma masyarakat.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera merealisasikan komitmennya menarik seluruh pasukan polisi dari Desa Wadas dan sekitarnya. Penarikan pasukan ini penting untuk mengurangi faktor traumatik warga," kata Luqman Hakim kepada wartawan, Sabtu (12/2).

Termasuk juga kepada PLN, Luqman meminta agar segera menghidupkan kembali aliran listrik ke Desa Wadas sehingga warga dapat kembali berkegiatan dengan normal.

"Aksi sepihak PLN mematikan listrik di Desa Wadas sehak hari Senin (7/2) merupakan tindakan zalim dan melanggar UU Perlindungan Konsumen," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB ini juga mendesak agar provider seluler memulihkan jaringan di Desa Wadas untuk melancarkan komunikasi.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya