Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net

Politik

Hendak Sidak PT Antam di Bogor, Komisi VII Heran Dikabarkan Akan Disambut Demonstrasi

KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 20:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Unit Bisnis Penambangan Emas (UBPE) Pongkor, BUMN PT Aneka Tambang Tbk di Kabupaten Bogor bakal disambut oleh rencana demonstrasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan, bahwa kunjungan itu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait pencemaran di aluran Sungai Cikaniki.

"Ini adalah kunjungan resmi Komisi VII yang sudah kita sampaikan kepada PT Antam yang akan dihadiri Direksi Antam dan Dirjen Minerba terkait masalah pencemaran Sungai Cikaniki dan hal-hal lainnya menyangkut operasi kegiatan Antam di daerah Pongkor," ujar Eddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/2).


Kalaupun ada rencana penolakan dan demonstrasi, kata Eddy, Komisi VII DPR akan menghormati hak konstitusi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sepanjang sesuai rambu dan ada izin dari Kepolisian.

"Kalau memang isu demo ini benar, kami harap penyampaian pendapat dan pandangan itu diharapkan berdasar pada dorongan sendiri bukan motivasi pihak lain," kata Sekretaris Jenderal PAN ini.

Terpisah, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu, justru heran ketika ada rencana demonstrasi terkait hal tersebut, dan mempertanyakan motif dan penggerak aksi demonstrasi itu.

"Kalau yang mau kita 'periksa' Antam, lalu yang mau demo siapa? Orang orang Antam yang mau demo? Disuruh siapa, siapa petinggi Antam yang menyuruh?" tegas Adian.

"Kalau benar, saya heran kok bisa BUMN kerahkan orang untuk Demo DPR RI? Kalau besok benar ada demo ya lucu saja," tandasnya.

Sungai Cikaniki diduga tercemar usai ikan-ikan di sana ditemukan mati mendadak pada Rabu (2/2). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor menduga pencemaran Sungai Cikaniki disebabkan aktivitas tambang emas ilegal.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya