Perkuat Militer Sembari Kejar Jalan Damai dengan Korut, Korsel Punya Kebijakan Dovish-Hawkish?

Istilah Dovish dan Hawkish dipandang sebagai hal yang berseberangan. Namun istilah Dovish-Hawkish tampaknya tepat untuk menggambarkan kebijakan Korea Selatan yang kontradiktif.

Korea Selatan, di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in, memiliki perkembangan hubungan yang signifikan dengan Korea Utara. Tetapi pada saat yang sama, hubungan keduanya juga mencapai titik terburuk.

Pada 2018, Moon telah bertemu tiga kali dengan Kim Jong Un, yaitu di Singapura, Vietnam, dan Zona Demiliterisasi (DMZ). Ketiganya merupakan pertemuan untuk memfasilitasi pembicaraan denuklirisasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

Pada tahun itu, dua Korea juga menyepakati Deklarasi Panmunjom yang berisi komitmen untuk menciptakan Semenanjung Korea yang damai.

Tapi pada saat yang bersamaan, Korea Selatan meningkatkan anggaran militernya menjadi di atas 7 persen, yang memicu kekhawatiran di pihak utara.

"Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi dan jawabannya adalah Presiden Moon sedang mengejar pembangunan militer untuk mencapai tujuan lain dari kebijakan keamanan nasionalnya," ujar Asisten Profesor di US Army War College, Lami Kim dalam podcast Center for Strategic & International Studies (CSIS).

Dalam podcast tersebut, Wakil Presiden Program Korea CSIS Victor Cha menyebut, anomali kebijakan Moon terhadap Korea Utara sangat menarik.

"Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa melakukan dua hal ini bersamaan? Dan kesimpulan saya adalah, prioritas dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara," kata Cha.

Cha mengatakan, ketika Korea Selatan berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas militernya, maka pemerintahan Moon akan dinilai tengah "bermain-main", dan justru memprovokasi Korea Utara.

Dalam hal ini, peningkatan kapasitas militer dilakukan oleh Korea Selatan harus dengan hati-hati.

Pada pertengahan 2020, Korea Utara meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan di kota perbatasan Kaesong, sebagai titik terendah hubungan keduanya setelah 2018.

Peledakan kantor dilakukan Pyongyang yang marah dengan langkah Seoul yang terus melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat (AS).

Pemerintah Korea Selatan, juga dinilai Korea Utara, tidak berbuat banyak atas perilaku para pembelot yang mengirimkan propaganda di perbatasan.