Berita

Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM-PILHI) geruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Ist

Politik

Geruduk KPK, FAKK dan LSM PILHI Laporkan Dugaan Pembobolan Bank Kaltimkaltara

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 16:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sekelompok orang yang bergabung dalam Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM PILHI) geruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/2).

Kedatangan mereka, untuk mendesak KPK segera memeriksa Hasanuddin Mas'ud, kakak kandung Bupati Panajam Utara nonaktif, Abdul Gafur Mas'ud, terkait dugaan kasus korupsi di Bank Kaltimkaltara.

Ketua Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK), Ahmad Mabbarani mengatakan, kedatangan FAKK dan PILHI ke KPK untuk mengantar dokumen hasil investigasi atas dugaan adanya pembobolan bank sebanyak Rp 240 miliar, melalui modus pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur.


"FAKK dan PILHI menduga ada permainan yang dilakukan untuk membobol Bank Kaltimkaltara tang melibatkan beberapa oknum. Laporannya sudah kami buat dan akan kami serahkan ke KPK hari ini juga," kata Ahmad Mabbarani kepada wartawan.

Selain meminta KPK memeriksa Hasanuddin Mas'ud, kata Ahmad, mereka juga meminta KPK memeriksa Said Amin, yang diduga turut serta dalam pembobolan Bank Kaltimkaltera.

"Selain Hasanuddin Mas'ud, juga ada dugaan keterlibatan Said Amin yang menjadikan assetnya sebagai agunan. Kami mengadukan ini demi untuk menyelamatkan uang negara, Said Amin ini adalah ketua salah satu ormas di Kaltim," tuturnya

Dia menyebutkan, bahwa modus korupsi dengan membobol Bank Kaltimtara  melalui pencairan kredit yang tidak bersyarat, harus diungkap oleh KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi.

Ahmad Mabbarani bersama Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM-PILHI), Syamsir Anchi kemudian masuk ke gedung KPK, menyerahkan satu bundel laporan berisi hasil investigasi mereka.

"Kami berharap, Pak Firli dan KPK segera menindaklanjuti laporan kami demi tegaknya hukum penyelamatan uang negara," kata Syamsir menandaskan.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya