Berita

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar/Net

Politik

Covid di Senayan Melonjak, Anggota DPR Dilarang Kunker ke Daerah

RABU, 02 FEBRUARI 2022 | 13:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring melonjaknya kasus positif Covid-19 di lingkungan DPR RI, kegiatan kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dewan akan diberhentikan untuk sementara waktu. 

Rencana itu akan disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) terdekat.

"Berkaitan dengan kegiatan kunker kunker oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan sementara akan dilakukan stop dulu tapi itu akan disampaikan di Bamus terdekat. Jadi ini bagian dari pengendalian semua kegiatan dewan," ujar Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).


Indra menuturkan, sejak (24/1) lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani sudah meminta semua alat kelengkapan dewan (AKD) dan semua kegiatan di lingkungan komplek DPR RI untuk dikendalikan. Ini dalam rangka memitigasi penularan Covid-19 dan varian omicron yang meningkat belakangan ini.

"Ya, 24 Januari lalu Pimpinan DPR Ibu Ketua sudah memberikan arahan mengingatkan untuk disampaikan kepada semua Kelengkapan Dewan bahwa mekanisme kegiatan di DPR agar dikendalikan," kata Indra Iskandar.

Sementara itu, untuk di lingkungan DPR sendiri akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebesar 50 persen.

Begitu juga dengan jam kerja pegawai yang dibatasi hingga pukul 15.30 pada Senin sampai Kamis dan pukul 15.00 pada hari Jumat.

"Untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, sudah dilakukan edaran di tanggal 26 Januari bahwa maksimal kegiatan WFH dan WFO itu 50 persen," ucapnya.

"Kemudian untuk jam kerja juga begitu, kita batasi sampai dengan 15.30 hari biasa, hari Jumat sampai jam 15.00," imbuh Indra Iskandar.

Lebih lanjut, Indra menyebut ada sebagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menerapkan lockdown usai ada anggota yang terpapar Covid-19. Menurut dia, kebijakan menerapkan lockdown itu sepenuhnya menjadi inisiatif di masing-masing AKD.

"Lockdown di masing-masing alat kelengkapan dewan ini saat ini masih menjadi inisiatif di masing-masing alat kelengkapan dewan," tandasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya