Jika Masalah Tanah dan Anggaran Tidak Klir, Pembangunan IKN di Kaltim Berpotensi Mangkrak

Sejumlah persoalan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus mencuat. Pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, melihat ada dua persoalan utama yang bisa berdampak buruk terhadap proses pembangunan IKN kelak.

"Jadi hal ini menjadi semakin rumit. Pertama (soal) anggaran, itu saja sudah rumit, ini ditambah soal tanah," ujar Trubus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/1).

Trubus menjabarkan, anggaran pembangunan IKN belakangan masih disoal karena belum tampak sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian persoalan yang kedua, terdapat tanah konsensi tambang di wilayah perluasan IKN di Kaltim. Hal ini, menurut Trubus, bakal mengakumulasi masalah anggaran pembangunan IKN karena diperkirakan akan sulit mengundang investor dari luar.

"Kalau masalah tanah dan anggaran enggak klir itu akan menjadi blunder pembangunannya," imbuhnya.

Untuk itu, Trubus menyarankan kepada pemerintah untuk menyelesaikan dua persoalan itu sebelum proses pembangunan dimulai. Jika itu tidak segera diselesaikan, maka bukan tidak mungkin pembangunan IKN akan gagal dilakukan.

"Soal tanah-tanah yang terkait konsesi tambang harus diselesaikan, karena kalau tidak persoalan lain akan mengikuti juga. Kita juga tidak mau apa yang sudah dirintis menjadi mangkrak kan?" ucapnya.

"Karena dua persoalan ini bikin potensi mangkraknya (pembangunan IKN) tinggi, bukan hanya soal anggaran tapi juga soal tanahnya juga," demikian Trubus.