IPO Tidak Ingin Pelanggar Hukum Seperti Ahok Jadi Kepala Otorita IKN

Usulan PDIP agar Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Otorita Ibukota Negara (IKN) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, di Indonesia ini ada banyak sekali rakyat yang memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin. Termasuk calon pemimpin IKN yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Negara ini miliki banyak tokoh dengan kapasitas jauh lebih baik," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/1).

Lagipula, kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Ahok memiliki track record tesandung kasus hukum. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah terjerat kasus penodaan agama.

Oleh karena itu, Dedi Kurnia menilai calon Kepala Otorita baiknya bukan figur yang bermasalah secara hukum dan sosial.

"Terpenting bukan pelanggar hukum yang secara meyakinkan telah diputus pengadilan," pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN. Nama itu adalah Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).