Berita

Ilustrasi PTM/Net

Politik

Desak Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen, Legislator PKS: Pemerintah Mau Tanggung Jawab Jika Anak-anak Terserang Omicron?

KAMIS, 27 JANUARI 2022 | 17:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah banyak dilaksanakan sekolah-sekolah di tanah air diminta untuk dievaluasi. Pasalnya, banyak masyarakat yang mengeluh ketika anak mereka melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline.

Bahkan, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti PTM 100 persen, seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia.

"Kita memang khawatir terjadi learning loss yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen," kata Netty dalam keterangannya, Kamis (27/1).


Netty menambahkan, orangtua atau walimurid tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ. Atas dasar itu, Netty berpandangan kekhawatiran para orangtua cukup beralasan, mengingat anak mereka dekat dengan risiko terjangkitnya Omicron di sekolah.

"Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ucap legislator PKS ini.

Netty menambahkan, di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, pasien rumah sakit di sana didominasi oleh anak-anak.

“Anak-anak di bawah 12 tahun  yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi daripada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami,” imbuhnya.

Oleh karena itu Netty juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. Guna melakukan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN, dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” tutup Netty.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya