Berita

Ilustrasi PTM/Net

Politik

Desak Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen, Legislator PKS: Pemerintah Mau Tanggung Jawab Jika Anak-anak Terserang Omicron?

KAMIS, 27 JANUARI 2022 | 17:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah banyak dilaksanakan sekolah-sekolah di tanah air diminta untuk dievaluasi. Pasalnya, banyak masyarakat yang mengeluh ketika anak mereka melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline.

Bahkan, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti PTM 100 persen, seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia.

"Kita memang khawatir terjadi learning loss yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen," kata Netty dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Netty menambahkan, orangtua atau walimurid tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ. Atas dasar itu, Netty berpandangan kekhawatiran para orangtua cukup beralasan, mengingat anak mereka dekat dengan risiko terjangkitnya Omicron di sekolah.

"Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ucap legislator PKS ini.

Netty menambahkan, di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, pasien rumah sakit di sana didominasi oleh anak-anak.

“Anak-anak di bawah 12 tahun  yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi daripada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami,” imbuhnya.

Oleh karena itu Netty juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. Guna melakukan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN, dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” tutup Netty.

Populer

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

HUT ke-497 Kota Jakarta

Minggu, 19 Mei 2024 | 14:01

Alami Demam Tinggi, Raja Salman Kembali Jalani Pemeriksaan Medis

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:56

Aktivis Diajak Tiru Akbar Tanjung Keluar dari Zona Nyaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:54

Teater Lencana Membumikan Seni Pertunjukan Lewat "Ruang Tunggu"

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:36

Bamsoet Ungkit Lagi Cerita Pilu Golkar saat Dipimpin Akbar Tanjung

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:26

Alumni Usakti Didorong Berperan Membangun Indonesia

Minggu, 19 Mei 2024 | 13:12

Diserang Rusia, 9.907 Warga Ukraina Ngacir dari Kharkiv

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:59

Banyak Guru Terjerat Pinjol Imbas Kesejahteraan Minim

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:59

Wantim Golkar DKI Pamer Zaki Bangun 29 Stadion Mini di Tangerang

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:39

Prabowo-Gibran Diyakini Bawa Indonesia Jadi Macan Asia

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:26

Selengkapnya