Berita

Pasukan militer Rusia lakukan latihan/Net

Dunia

Soal Rencana Kerja Sama Militer di Kuba dan Venzuela, Diplomat: Salah Jika Mengklaim Rusia Dirikan Pangkalan di Amerika Latin

KAMIS, 27 JANUARI 2022 | 16:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Pemerintah Rusia sebaiknya jangan dulu membahas kemungkinan pendirian pangkalan militer di Kuba dan Venezuela. Untuk saat ini, diskusi semacam itu bisa menimbulkan ketegangan global.

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan hal itu dalam sebuah wawancara dengan media Rusia, menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov tentang rencana Rusia melakukan kerja sama militer dengan Kuba dan Venezuela.
"Saya kira tidak tepat untuk membicarakannya saat ini, karena itu bisa langsung menimbulkan tegangan yang signifikan, setidaknya di bidang ekonomi," katanya, seperti dikutip Sputnik.

Pendirian pangkalan militer Rusia di negara lain tergantung pada keputusan kedaulatan negara-negara tersebut.

Pendirian pangkalan militer Rusia di negara lain tergantung pada keputusan kedaulatan negara-negara tersebut.

“Kami memang memiliki kesepakatan tertentu dengan beberapa negara tentang kehadiran pasukan kami, yaitu dengan Suriah dan beberapa negara lain. Namun, sama sekali salah untuk mendahului dan mengatakan bahwa kami ingin mendirikan pangkalan di suatu tempat atau telah membuat kesepakatan. Itu karena dapat memicu ketegangan global," katanya.

Ia mengatakan bahwa sejauh ini Rusia berteman baik dengan Kuba dan Venezuela, untuk itu hubungan tersebut harus benar-benar dijaga.

"Kami menjaga hubungan dekat dengan Kuba dan Venezuela, mereka adalah mitra kami, negara-negara yang mengejar kebijakan luar negeri yang independen. Mereka adalah negara yang benar-benar berdaulat. Kami tidak dapat mengerahkan apa pun di sana, kecuali harus sejalan dengan sikap geopolitik mereka dan kepentingan nasional mereka," tegas Medvedev.

Ketika berbicara tentang kepentingan nasional Kuba dan Venezuela, dia mengatakan bahwa kedua negara berusaha untuk melepaskan diri dari isolasi mereka dan sampai batas tertentu memulihkan hubungan normal dengan Amerika Serikat.

"Inilah mengapa tidak mungkin untuk menyebarkan sesuatu di sana atau membuat pangkalan di sana seperti praktik di era Soviet ketika kami memiliki sistem pertahanan bersama yang melibatkan sejumlah negara, yang didasarkan pada ideologi yang sama," katanya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya