Kremlin: Sanksi AS Tidak Pernah Membuat Rusia Menderita

Rusia tidak pernah gentar dengan sanksi apa pun yang disuarakan AS dan Eropa. Bahkan, sanksi-sanksi yang telah berjalan, justru menjadikan Rusia mampu menunjukkan kekuatannya.

Begitu juga dengan ancaman sanksi baru yang digemakan AS baru-baru ini. AS mengatakan akan membekukan aset jika Rusia benar-benar meluncurkan invasi ke Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan, sanksi tersebut tidak akan membuat Rusia menderita, hanya saja dapat merusak hubungan politik mereka.

Peskov dalam siaran briefingnya menegaskan, anggota Kongres AS dan senator yang meributkan sanksi untuk Rusia tidak memahami benar bagaimana sanksi terkait pembekuan aset, rekening bank, dan real estat.

"Ini menunjukkan bahwa faktanya mereka tidak punya cukup uang untuk membayar ahli yang paham bagaimana sanksi bisa berjalan," kata peskov

"Di bawah undang-undang Rusia, sanksi semacam itu sudah lama dilarang untuk perwakilan pimpinan dan pejabat tinggi. Oleh karena itu, ancaman sanksi yang diteriakkan berkali-kali akhir-akhir ini,  sama sekali tidak menyakitkan bagi kami," kata Peskov.

Namun, Peskov menolak mengomentari kata-kata Presiden AS Joe Biden tentang kemungkinan sanksi pribadi terhadap Putin jika terjadi eskalasi di Ukraina.

Ia hanya mengatakan bahwa sampai saat ini, Presiden Vladimir Putin masih menerima gajinya ke rekening di Bank Rossiya, yang sudah terkena sanksi.

"Apa yang kami katakan tetap sama seperti dalam kasus pernyataan sebelumnya (tentang kemungkinan sanksi AS terhadap Rusia). Tidak ada yang perlu ditambahkan pada apa yang dikatakan tentang topik ini," kata juru bicara Kremlin.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan CNN, Peskov mengatakan bahwa sanksi yang diusulkan di Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Rusia dapat menyebabkan putusnya hubungan antara kedua negara.

Presiden AS Joe Biden mengatakan akan mempertimbangkan sanksi pribadi terhadap Presiden Vladimir Putin jika Rusia menginvasi Ukraina.

Pemimpin Amerika tidak mengesampingkan peningkatan kehadiran NATO di sayap timur, termasuk di Polandia dan Rumania.