Berita

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net

Nusantara

Aspek Integritas dan Gender Harus Diperhatikan bagi 14 Calon Anggota KPU

RABU, 26 JANUARI 2022 | 22:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Selain kapasitas, aspek integritas juga perlu diperhatikan dalam proses pemilihan anggota KPU 2022-2027, yang sebanyak 14 nama calonnya saat ini sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardhani mengapresiasi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah memberikan keputusan tegas berupa peringatan keras hingga pemecatan terhadap sejumlah penyelenggara pemilu yang terlibat masalah pelecehan seksual.

"Artinya ini adalah problem integritas, bukan kapasitas," kata Sri keterangannya di Jakarta, Rabu (26/1).


Sri juga menjelaskan sejumlah hal yang menurutnya merupakan perilaku yang bisa dikualifikasikan berhubungan dengan aspek integritas itu.

"Perselingkuhan, kekerasan seksual, atau isu tentang gender lainnya. Harus diberlakukan tindakan tegas," ucapnya.

Oleh karena itu, Sri menyarankan seharusnya ada Peraturan KPU yang memasukkan masalah itu dalam kode etik. Tujuannya, kata dia, untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan.

"Sudah merupakan bagian dari kiprah negara untuk menjamin kiprah perempuan di ranah publik," katanya.

Sementara, dari 14 nama calon anggota KPU 2022-2027 yang lolos sejauh ini antara lain August Mellaz, Betty Idroos, Dahliah, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Isham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne, M Afifuddin, M Ali Safaat, Parsadaan Harahap, Viryan, Yessy Yatty Momongan, dan Yulianto Sudrajat.

Dari ke-14 calon itu, terdiri dari 10 laki-laki dan 4 perempuan. Nama petahana yang lolos adalah Viryan, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Selanjutnya 14 orang itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Atas dasar itu, Sri pun menekankan pentingnya 30 persen keterwakilan perempuan di KPU RI. Menurutnya, perlu pengawalan terhadap proses pemilihan untuk menjamin keterwakilan perempuan.

"Memang jika dilihat dari angka 14 dan hanya 4 orang itu memang kurang dari 30 persen. Amannya kan 6, berarti itu lebih dari 30 persen,” demikian Sri.


Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya