Berita

Aliansi aktivis 1998 saat demo menuntut KPK usut kasus dugaan KKN dua putra Presiden Jokowi/RMOL

Politik

Aliansi Aktivis '98: Megawati, Kita Dulu Berjuang Bersama, Jangan Diam Saksikan Dugaan KKN Gibran-Kaesang!

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 14:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta untuk tidak berdiam diri melihat dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan oleh dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Sebab, pada era reformasi 1998, Megawati Soekarnoputri turut andil besar memperjuangkan Indonesia bebas dari KKN. Untuk itu, Megawati tidak boleh diam menyaksikan kebobrokan oknum penguasa yang terjadi di depan matanya.

Hal itu ditegaskan oleh seorang orator dari Aliansi Aktivis '98 yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin siang (24/1).


"Kepada Ibu Megawati, dulu kami berjuang bersama Ibu Megawati, tetapi saat ini Ibu Megawati, kalau Ibu Megawati tidak berani melawan KKN, kami menuntut Ibu Megawati bertanggungjawab dunia dan akhirat," tegas sang orator dari atas mobil komando dengan nada menggebu-gebu.

Tak hanya Megawati, Orator juga meminta semua mantan-mantan presiden RI untuk tidak berdiam diri melihat dugaan praktik rasuah yang diduga dilakukan oleh anak pejabat negara.

"Jangan mentang-mentang anak presiden semua bisa lu mainin. Buat Mas Gibran, Kaesang, kami melawan! Aliansi Aktivis 98' melawan Gibran dan Kaesang! Ketika KKN ini dilakukan kita semua susah, rakyat sulit, dan mereka menikmatinya," tegasnya lagi.

"Oleh karena itu saya berharap Ibu Megawati mantan presiden RI, Bapak SBY, mantan-mantan presiden, perhatikan gerakan 1998 yang kami menentang jelas tindak KKN," imbuhnya menegaskan.

Dalam aksinya di depan Gedung KPK, pada Senin siang (24/1), Aliansi Aktivis '98 setidaknya membawa sejumlah tuntutan. Pertama, meminta KPK agar menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tanpa pandang bulu demi terciptanya keadilan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana KKN.

Kedua, meminta Gibran dan Kaesang dipanggil atas dugaan melakukan praktik KKN. Ketiga, meminta KPK terus menjaga independensi dan profesionalitasnya sebagai lembaga penegak hukum.

Terakhir, mengimbau agar pemerintah tidak mengintervensi dugaan atas kasus KKN yang melibatkan kedua putra presiden Jokowi.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB massa sudah membubarkan diri berorasi dan membentangkan spanduk bertuliskan "Enak Tho Punya Bapak Presiden, Bisa KKN" dan "Mendukung KPK Segera Memeriksa Gibran dan Kaesang Atas Dugaan Melakukan Praktik KKN".

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya