Berita

Delegasi Taliban di Oslo, Norwegia/Net

Dunia

Dialog dengan Taliban, Aktivis Perempuan Afghanistan Tuntut Empat Hal

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 14:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembicaraan antara Taliban dan anggota masyarakat sipil Afghanistan di Oslo, Norwegia turut dihadiri oleh para aktivis perempuan.

Salah satu aktivis, Hada Khamoush, juga turut menghadiri pertemuan tersebut pada Minggu (23/1).

"Saya Hada Khamosh, salah satu dari jutaan perempuan Afghanistan, tidak mewakili kelompok atau faksi politik, dengan pengalaman langsung hidup lima bulan dan delapan hari di bawah pemerintahan langsung Taliban," kata Khamosh, lewat unggahan di Facebook-nya.


Khamosh mengatakan, saat ini jutaan perempuan di Afghanistan menjadi sasaran "apartheid gender" oleh Taliban, di mana perempuan secara sistematis disingkirkan, ditolak, dan dihina setiap hari.

Setelah mengambil alih Kabul sejak Agustus lalu, ia mengatakan, Taliban telah menciptakan rezim satu partai yang diwarnai kekerasan.

Atas nama perempuan Afghanistan, Khamosh mengatakan, ia mengusulkan empat hal untuk memulihkan ketertiban di Afghanistan.

Hal pertama, Khamosh menuntut Taliban agar segera membebaskan perempuan-perempuan yang selama ini ditahan karena melakukan unjuk rasa.

"Kami, para perempuan yang memprotes, hanya menuntut hak kami untuk pekerjaan dan kebebasan. Tapi Taliban menangkap, menyiksa, mempermalukan dan menghina kami karena ini," ujar Khamosh.

Kedua, ia melanjutkan, perempuan Afghanistan harus diberikan persamaan hak. Tidak ada yang memiliki wewenang, termasuk Taliban, untuk membatasi hak-hak perempuan. Setiap jenis redefinisi hak dan kebebasan harus dilakukan melalui dialog nasional yang besar dan kesepakatan bersama.

Ketiga, Khamosh juga meminta dibentuknya sebuah dewan yang kompeten dan independen oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memantau dan menyelidiki perilaku Taliban.

Terakhir, ia mengatakan, untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas politik, Afghanistan membutuhkan sistem yang sah berdasarkan persetujuan semua warga negara.

"Solusi tradisional seperti mengadakan Loya Jirga tidak dapat menggantikan cara-cara demokratis dalam membangun legitimasi politik," tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya